Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi lima forum PPPK dan PPPK paruh waktu bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membahas penyelesaian status aparatur sipil negara tersebut. Dalam pertemuan itu, Dasco disebut menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib PPPK paruh waktu melalui penyusunan regulasi yang tengah dibahas pemerintah dan DPR.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di ruang Wakil Ketua DPR RI pada Senin (29/6/2026) itu dihadiri perwakilan lima organisasi, yakni Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI), serta Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI).
Ketua Umum PPWI Heru Gama Yudha mengaku tidak menyangka Mensesneg Prasetyo Hadi turut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Sangat mengejutkan karena awalnya kami mengira hanya bertemu Pak Sufmi Dasco dan KemenPANRB, ternyata Pak Mensesneg juga hadir. Kami seperti mendapatkan durian runtuh,” kata Heru, Selasa (30/6/2026).
Menurut Heru, pembahasan lebih banyak difokuskan pada masa depan PPPK paruh waktu. Dasco, kata dia, secara khusus meminta data mengenai jumlah guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang berstatus PPPK paruh waktu.
“Pak Sufmi mengatakan akan memperjuangkan PPPK paruh waktu menjadi PNS secara bertahap dimulai dari guru, nakes, tendik, dan tenaga teknis,” ujarnya.
Sementara itu, Prasetyo Hadi disebut lebih banyak mendengarkan dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan lima forum tersebut.
Heru juga mengungkapkan bahwa Dasco menyampaikan DPR bersama kementerian terkait saat ini tengah menggodok regulasi sebagai dasar penyelesaian proses peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Regulasi itu diharapkan memberikan kepastian mengenai status, perlindungan, dan kesejahteraan para ASN PPPK.
Selain itu, pemerintah disebut menargetkan penyampaian arah kebijakan terkait PPPK dan PPPK paruh waktu pada momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 16 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua FAGAR Ma’mol Abdul Faqih turut menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain percepatan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, pembayaran gaji PPPK melalui APBN, kejelasan nasib tenaga non-ASN, pembukaan kembali inpassing bagi guru swasta, serta pengembalian tata kelola guru Pendidikan Agama Islam ke Kemendikdasmen.
Sekretaris Jenderal GTKN Ratna Purwakesi juga menyampaikan permohonan agar PPPK dan PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PNS.
Di akhir pertemuan, lima forum menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses penyusunan regulasi hingga resmi diterbitkan. Heru pun mengimbau seluruh PPPK paruh waktu tetap bersabar menunggu keputusan pemerintah.
“Meski sudah ada sinyal positif, mari tetap bersabar menunggu keputusan resmi pemerintah,” kata Heru.
