Generasi.co, Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum di Indonesia harus berpihak pada keadilan dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik, kekuasaan, maupun kelompok tertentu. Menurutnya, hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam posisi lemah.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Presiden menekankan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia wajib menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun kepentingan.
“Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang,” kata Prabowo.
Ia juga mengingatkan agar hukum tidak disalahgunakan sebagai instrumen untuk menyerang lawan politik maupun melayani kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, praktik kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan harus dihilangkan dari sistem penegakan hukum.
“Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Prabowo kembali menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang lemah memperoleh perlindungan hukum, sementara setiap warga yang mencari keadilan harus mendapatkan pelayanan yang semestinya.
“Saya tekankan kembali. Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujar Prabowo.
