Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto meminta pemerintah segera mempercepat langkah mitigasi untuk menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, antisipasi harus dilakukan sejak dini agar produksi pangan nasional tetap terjaga.
Titiek mengatakan potensi El Nino yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau tahun ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena dapat memengaruhi ketahanan pangan apabila tidak ditangani secara serius.
“Isu perubahan iklim, khususnya potensi El Nino, merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara serius,” kata Titiek, Minggu (5/7/2026).
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal selama musim kemarau. Kondisi tersebut berisiko memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menurunkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan.
Karena itu, Ketua Komisi IV DPR RI tersebut meminta pemerintah menjalankan langkah mitigasi secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data.
“Langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data agar dampaknya terhadap sektor pertanian dan peternakan dapat ditekan,” ujarnya.
Titiek menegaskan Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Selain mencatat Indeks Ketahanan Pangan sebesar 81,26 persen, provinsi tersebut juga berperan memenuhi kebutuhan pangan wilayah Kalimantan serta menopang pasokan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Karena itu, dampak El Nino di Kalimantan Selatan berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi secara optimal,” katanya.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, mitigasi di sektor pertanian perlu difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, pemenuhan kebutuhan pupuk, penguatan penyerapan hasil panen, hingga pengamanan cadangan pangan pemerintah.
“Seluruh langkah tersebut hanya akan efektif jika didukung sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, penyuluh pertanian, dan para petani,” ujarnya.
Selain pertanian, Titiek mengingatkan kemarau panjang juga berpotensi mengganggu sektor peternakan. Peningkatan suhu, menurutnya, dapat memicu heat stress pada ternak sekaligus meningkatkan risiko Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan zoonosis.
Ia menilai kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting, mulai dari sistem peringatan dini, penyediaan sarana produksi pertanian, distribusi pupuk, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, pengawasan lalu lintas komoditas dan ternak, hingga kesiapan layanan veteriner.
“Kami ingin memastikan program dan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Petani dan peternak harus tetap bisa berproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan dapat dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim,” tegas Titiek.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026.
“Ada BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Tito.
Menurut Tito, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi berdasarkan data BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk melibatkan pemerintah desa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
“Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul dapat segera ditangani,” pungkasnya.
