Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi peringatan bahwa sistem pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada penimbunan (landfill) tidak lagi memadai. Ia mendorong percepatan penerapan teknologi Waste-to-Energy (WTE) sebagai solusi pengelolaan sampah nasional.
Menurut Eddy, insiden tersebut menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah agar tidak hanya berakhir di TPA, tetapi juga dimanfaatkan menjadi sumber energi.
“Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada di titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik,” ujar Eddy.
Politikus PAN itu mengatakan Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun, sementara sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir dengan sistem penimbunan. Kondisi tersebut, menurutnya, meningkatkan risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana, memperbesar pencemaran lingkungan, sekaligus menyia-nyiakan potensi energi dan nilai ekonomi dari sampah.
Karena itu, Eddy mendukung langkah Presiden Prabowo yang tengah mempercepat pembangunan fasilitas Waste-to-Energy di berbagai daerah sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional.
“Program Waste-to-Energy merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah,” katanya.
Eddy menambahkan teknologi WTE telah diterapkan di berbagai negara dengan standar lingkungan yang ketat. Ia berkomitmen mengawal proses pembangunan maupun operasional fasilitas tersebut agar memenuhi ketentuan lingkungan hidup, menggunakan teknologi terbaik, dan dijalankan secara transparan.
“Pelaksanaan program ini harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi internasional, diawasi secara ketat, dan menghasilkan energi bersih yang kita butuhkan dalam rangka transisi energi,” ujarnya.
Meski demikian, Eddy menegaskan pembangunan fasilitas WTE tidak boleh mengesampingkan upaya pengurangan sampah dari sumber. Menurutnya, pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan daur ulang, penguatan bank sampah, dan edukasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
“Waste-to-Energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah. Justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,” ucapnya.
Ia berharap kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pengelolaan sampah nasional dari pendekatan yang berorientasi pada landfill menuju sistem modern berbasis teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih.
“Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan memperluas TPA. Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan Waste-to-Energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi. Momentum ini harus kita manfaatkan agar kejadian seperti kebakaran TPA Jatiwaringin tidak terus berulang di masa mendatang,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI tersebut.
