Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan pemberantasan korupsi secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan Presiden mengingatkan seluruh aparatur negara, baik di lingkungan birokrasi, TNI, Polri, maupun Kejaksaan, untuk terus melakukan introspeksi dan menjaga integritas dalam menjalankan amanah.
“Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Qodari menegaskan pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional tanpa memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun.
“Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum,” ujarnya.
Menurut Qodari, pemerintah meyakini setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai keseluruhan institusi.
“Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung guna menghindari spekulasi maupun penilaian sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
Selain itu, masyarakat diajak menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan di tengah berbagai dinamika yang berkembang agar pembangunan dapat terus berjalan.
“Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Qodari.
