Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi biodiesel B50. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar pelaksanaannya memenuhi tiga syarat utama, yakni kesiapan teknis, keseimbangan kebutuhan sawit, dan keberlanjutan lingkungan.
Menurut Eddy, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar, sekaligus memaksimalkan potensi energi domestik.
“Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi,” ujar Eddy.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menilai implementasi B50 juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi harga dan pasokan energi.
“Gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis. Karena itu, upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus kita dukung sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional,” katanya.
Meski mendukung penuh kebijakan tersebut, Eddy menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan seluruh ekosistem B50, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, proses pencampuran, hingga kompatibilitas bahan bakar dengan kendaraan dan mesin yang digunakan masyarakat maupun sektor industri.
“Peningkatan dari B40 ke B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran biodiesel. Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi, dan kesiapan mesin. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Eddy meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sawit untuk kebutuhan energi, pangan, dan ekspor agar peningkatan permintaan bahan baku biodiesel tidak memicu tekanan terhadap pasokan maupun harga komoditas berbasis sawit.
“Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tentu ingin mencapai kemandirian energi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan petani memperoleh manfaat yang adil,” katanya.
Ia juga menegaskan peningkatan produksi biodiesel tidak boleh dilakukan dengan membuka lahan baru yang berpotensi merusak lingkungan. Menurutnya, peningkatan produktivitas perkebunan yang sudah ada, termasuk melalui program peremajaan sawit rakyat, harus menjadi prioritas.
“B50 harus menjadi bagian dari transisi energi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan produksi harus didorong melalui produktivitas, efisiensi, dan penguatan petani sawit, bukan melalui pembukaan lahan yang merusak lingkungan,” tegasnya.
Eddy juga mendorong agar manfaat ekonomi dari program B50 dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh petani sawit rakyat dan pelaku usaha nasional.
“Jangan sampai nilai tambah dari program B50 hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Petani sawit rakyat harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dan memperoleh manfaat nyata dari kebijakan ini,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan terhadap program B50 harus diikuti dengan implementasi yang matang agar tujuan mewujudkan kedaulatan energi nasional dapat tercapai.
“Kami mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. B50 adalah langkah strategis ke arah tersebut. Tugas kita bersama adalah memastikan implementasinya siap secara teknis, kuat secara ekonomi, adil bagi masyarakat, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutup Eddy.
