Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengingatkan DPR dan Pemerintah yang akan membahas revisi UU Pemilu, antara lain sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK), agar pembahasan tersebut dilakukan sebagai bukti konsistensi pelaksanaan konstitusi secara menyeluruh dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Salah satu bentuk konsistensi tersebut adalah mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk pemisahan jadwal pelaksanaan pemilu sebagaimana telah diterapkan pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Menurut HNW, pelaksanaan pemilu pada periode tersebut tidak menghadirkan kegaduhan sebagaimana pemilu terakhir yang menerapkan pemilu serentak dengan rezim lima kotak, yakni pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Rezim lima kotak tersebut diterapkan setelah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Namun, MK kemudian dinilai mengoreksi rezim lima kotak itu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
“Bila kita baca teks UUD NRI 1945 terkait Pemilu secara komprehensif, terutama Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 18 ayat (3) dan (4), maka konstitusi hasil amandemen produk MPR tersebut, yang kemudian diterapkan sejak pemilu 2004, maka Konstitusi tidak mengategorikan pemilu dalam strata nasional dan pemilu daerah,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (30/10).
HNW, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa peristilahan dalam UUD NRI 1945 memang memisahkan terminologi pemilu untuk pemilihan anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, serta DPRD. Sementara itu, pemilihan kepala daerah disebut dilakukan secara demokratis untuk memilih gubernur dan bupati/wali kota.
“UUD NRI 1945 sejatinya selain memisahkan, juga tidak menyerentakkan pemilu legislatif dengan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, begitu yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2),” tukasnya.
Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa apabila ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang dinilainya sudah sangat jelas diterapkan secara konsisten, maka tidak akan terjadi rezim lima kotak suara. Menurutnya, rezim tersebut berimplikasi pada pemilihan di tingkat daerah yang tidak mendapat perhatian secara adil dan penuh dari rakyat, sebagaimana dikhawatirkan MK.
“Dan Pemilu seperti itu sudah dilaksanakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014 yang lalu,” tambahnya.
Namun, HNW mengakui bahwa kepedulian MK terhadap pemilihan di tingkat lokal/daerah melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 agar mendapat perhatian pemilih juga dapat dimengerti. Akan tetapi, menurutnya, permasalahan tersebut justru timbul akibat putusan MK yang menentukan agar pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara serentak.
“Sehingga, dalam 2 pemilu terakhir fokus atau kepedulian pemilih hanya tertuju kepada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilu legislatif baik di tingkat nasional dan bahkan di daerah tidak mendapat perhatian yang cukup dari para pemilih,” ujarnya.
HNW Usulkan Pemisahan Jadwal Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada
HNW menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dan kegaduhan akibat pemilu serentak, pemerintah dan DPR semestinya tetap merujuk pada konstitusi. Menurutnya, penyelesaiannya adalah mengakhiri rezim lima kotak, tetapi bukan dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagaimana diputuskan MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, melainkan dengan memisahkan jadwal pemilihan.
“Maka, saya mendukung usulan sebagian Fraksi di DPR untuk memisahkan jadwal pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), pilpres, dan pilkada, sebagaimana dahulu telah dilaksanakan dalam Pemilu 2004, 2009 dan 2014,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW menjelaskan bahwa pemilu merupakan peristiwa politik penting dalam demokrasi, tetapi hal tersebut semula tidak diatur dalam UUD 1945 yang asli. Kemudian, tuntutan reformasi menghadirkan salah satunya amandemen UUD 1945. Hasilnya, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum ditambahkan pada amandemen tahap ketiga, termasuk Pasal 22E yang memuat lima ayat baru tentang pemilu. Selain itu, Bab VI tentang Pemerintahan Daerah juga menghadirkan ketentuan baru dalam tujuh ayat pada Pasal 18.
“Hal inilah yang dipahami dan disepakati oleh MPR pada saat melakukan amandemen UUD NRI 1945. Dan kemudian dilaksanakan secara terpisah dalam Pemilu 2004, 2009 dan 2014, di mana Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan pada bulan Februari, sebelum dilaksanakannya Pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada bulan Juli,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pilkada, HNW menjelaskan bahwa ketentuannya diatur dalam Pasal 18 ayat (4), yakni pemilihan dilakukan secara demokratis.
“Bagian ini sering disebut sebagai rezim pemilihan kepala daerah, yang dipisahkan penyebutan dan pelaksanaannya dari rezim pemilu yang diatur di dalam di Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18 ayat (3) yang mengatur bahwa sekalipun Pemerintah Daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tegas dinyatakan bahwa pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota itu dipilih dalam Pemilihan Umum, bukan ‘secara demokratis’ sebagaimana aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah,” ujarnya.
HNW Soroti Putusan MK dan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang
Oleh karena itu, HNW mengatakan bahwa ketika MK menerbitkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan memisahkan pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dengan pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah, keputusan tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Menurutnya, putusan itu dinilai tidak sejalan dengan sifat komprehensif teks UUD NRI 1945.
“Muncul banyak polemik dari sejumlah pengamat dan pakar, terutama dari kalangan hukum tata negara, terkait putusan itu. Termasuk juga untuk melaksanakannya, apalagi MK mengarahkan untuk dilaksanakannya ‘Rekayasa Konstitusional’,” tukasnya.
HNW menilai putusan MK tersebut cenderung mengarah pada ultra vires atau melampaui kewenangan. Menurutnya, MK yang seharusnya berperan sebagai negative legislature, yakni menetapkan apakah suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, justru menjadi positive legislature yang seakan menambahkan norma ke dalam undang-undang. Padahal, kewenangan membentuk undang-undang diberikan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, dengan pembahasan bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2).
“Selain itu, putusan MK terakhir itu juga dapat dipahami telah ‘mengubah’ teks UUD NRI 1945 yang sangat jelas menyatakan adanya Pemilu bukan hanya untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/wakil presiden tapi juga untuk memilih anggota DPRD, dan pemilihan secara ‘demokratis’ untuk memilih Kepala Daerah. Padahal sesuai Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945 berada di lembaga MPR,” tukasnya.
Oleh karena itu, HNW berharap DPR dan Pemerintah yang saat ini membahas revisi UU Pemilu dan merancang pemilu ke depan agar lebih fokus menaati ketentuan dalam UUD NRI 1945. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diterapkan dalam tiga pemilu tanpa kegaduhan akibat rezim lima kotak yang dikhawatirkan MK. Ia juga mengingatkan agar tidak melakukan berbagai rekayasa hukum, sekalipun diklaim konstitusional, apabila justru tidak sesuai dengan ketentuan dasar dalam UUD NRI 1945.
HNW menambahkan bahwa apabila terdapat kekhawatiran terhadap pemilu lima kotak yang menyulitkan pemilih dan memberatkan penyelenggara pemilu sebagaimana terjadi pada dua pemilu terakhir, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengatur jadwal secara terukur, tetapi tetap sesuai dengan konstitusi.
“Sebagaimana dilaksanakan dalam tiga Pemilu di awal era Reformasi, awal era diberlakukannya ketentuan-ketentuan baru hasil amandemen Konstitusi,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW menegaskan agar persoalan akibat putusan MK terkait pemilu serentak tidak diselesaikan dengan memunculkan persoalan baru, yakni pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah yang menurutnya tidak sejalan dengan konstitusi. Ia menilai solusi yang perlu ditempuh adalah kembali pada model penyelenggaraan pemilu tanpa rezim lima kotak sebagaimana dilaksanakan pada Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Dengan demikian, setiap jenis pemilihan, baik pemilihan anggota DPR di tingkat pusat maupun daerah, Presiden, maupun kepala daerah, dapat memperoleh perhatian penuh dari para pemilih, yakni rakyat Indonesia.
“Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan Pemilu dalam berbagai jenis dan jenjangnya bisa lebih berkualitas, untuk hadirkan hasil demokrasi yang juga berkualitas. Dan dengan demikian maka kekhawatiran MK terkait masalah rezim lima kotak dan ketidakadilan terhadap daerah (pilkada maupun pemilihan anggota DPRD) dapat dikoreksi dengan tanpa menimbulkan masalah konstitusional lainnya,” pungkasnya.
lainnya
