Generasi.co, JAKARTA – Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo menjadi sosok perwira tinggi Polri berinisial TK yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri memastikan TK merupakan anggota aktif berpangkat Brigadir Jenderal dan saat ini tengah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan TK bukan mantan Kapolri yang memiliki inisial sama. Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan TK saat ini.
“Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi,” kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com menyebut Brigjen TK merupakan Muhammad Tedjo Kusumo. Dia pernah menjabat sebagai Kasatgaswil Jawa Tengah Densus 88 Antiteror Polri, Direktur Penindakan Densus 88, serta Direktur Intelijen Densus 88.
Johnny mengatakan TK sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara penyadapan tersebut.
“Yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Keterlibatan TK sebelumnya diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Suyudi menyebut tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga memerintahkan Brigjen TK melakukan pengawasan atau *surveillance*.
Perintah tersebut diduga berkaitan dengan hasil penyadapan yang diteruskan Ahrie kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam perkara ini, Ahrie diduga menerima perintah dari Listyo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan TK melakukan pengawasan terhadap target.
Ahrie turut diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log digital serta membubarkan grup WhatsApp.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Polri menyatakan pemeriksaan etik terhadap TK dan penyidikan pidana terhadap para tersangka berjalan secara bersamaan untuk mengungkap seluruh fakta dan keterlibatan masing-masing pihak.
