Generasi.co, Bandung – Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) akan mengelola Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi sekitar 3.000 pekerja Universitas Padjadjaran (Unpad), terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPLK BRI dan Unpad tentang pengelolaan PPIP bagi pekerja Unpad di Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Selasa (11/8).
Ketua Pengurus DPLK BRI Arie Sus Miyanti mengatakan dana yang diserahkan Unpad akan dikelola DPLK BRI dan ditempatkan atas nama masing-masing pekerja.
“Jadi ini diatasnamakan masing-masing pekerja, bukan atas nama Universitas Padjadjaran. Nanti masing-masing akan punya rekening, dan bisa diambil ketika memang sudah mencapai usia pensiun atau ketika ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” jelas Arie.
Menurut Arie, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya DPLK BRI memperkuat sinergi dengan sektor pendidikan di Indonesia. Saat ini, DPLK BRI telah bekerja sama dengan 14 perguruan tinggi.
“Kami berharap dapat menjaga amanah ini dengan baik. Mudah-mudahan kami bisa menjaga kepercayaan yang sudah diberikan ini dengan prudent dan professional. Harapannya, ini bukan hanya sebagai instrument untuk menunjang kesejahteraan hari tua, tapi juga sebagai instrument strategis untuk mempertahankan talenta unggul di Unpad,” ujar Arie.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Unpad Prof. R. Widya Setiabudi Sumadinata mengatakan kerja sama pengelolaan dana pensiun merupakan bentuk penghargaan Unpad terhadap kinerja dan prestasi pegawai.
“Ini merupakan komitmen Unpad bagi seluruh pegawai untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Diharapkan dengan adanya atau partisipasi pengelolaan dana pensiun ini menjadikan motivasi yang baik buat kami para pegawai Unpad,” ujar Widya.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan Unpad Imanudin menjelaskan program DPLK tersebut merupakan tambahan dari program dana pensiun atau tunjangan pensiun yang telah tersedia, seperti Taspen bagi PNS dan BPJS Ketenagakerjaan bagi non-PNS.
Program tambahan itu ditujukan untuk mendukung kesejahteraan pegawai tidak hanya selama masa kerja, tetapi juga ketika memasuki masa purna tugas atau pensiun. Seluruh iuran program DPLK ditanggung Unpad sebagai pemberi kerja sehingga tidak dibebankan kepada pegawai.
“Tentu saja ini menjadi angin segar bagi kita semua agar kita bisa lebih termotivasi memberikan yang terbaik bagi Unpad, karena dengan ini menunjukkan komitmen bahwa Unpad selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua,” ujar Imanudin.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Widya Setiabudi Sumadinata dan Arie Sus Miyanti. Hadir pula Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran Unpad Prof. Rizky Abdulah serta Imanudin.
