Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai pemadaman bergilir di sejumlah wilayah yang terjadi akibat gangguan pada PLTU harus menjadi peringatan serius terhadap lemahnya ketahanan energi nasional yang masih bertumpu pada pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara.
Eddy menyebut ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi membuat sistem kelistrikan nasional rentan terhadap gangguan, sehingga diperlukan langkah korektif melalui percepatan transisi energi.
“Peristiwa pemadaman bergilir ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi menciptakan kerentanan sistemik yang harus segera diatasi,” ujar Eddy.
Ia menegaskan, persoalan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar fosil, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem dalam menyediakan listrik yang stabil, terjangkau, dan tahan terhadap gangguan pasokan maupun dampak perubahan iklim.
Menurutnya, isu transisi energi nasional bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga bagian dari keamanan energi dan daya saing ekonomi Indonesia.
Eddy juga mengaitkan kebutuhan transisi energi dengan agenda industrialisasi nasional, termasuk hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, pabrik baterai kendaraan listrik, industri semikonduktor, hingga pusat data yang menopang ekonomi digital.
Ia menilai seluruh sektor tersebut membutuhkan pasokan listrik yang stabil selama 24 jam penuh, sehingga gangguan listrik dalam skala besar dapat berdampak langsung terhadap daya saing investasi Indonesia di mata dunia.
“Indonesia sedang membangun ekosistem industri masa depan. Smelter, kawasan industri, hingga pusat data membutuhkan listrik yang stabil 24 jam sehari,” katanya.
Eddy yang juga Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menyebut proyeksi internasional menunjukkan kebutuhan listrik Indonesia akan meningkat lebih dari dua kali lipat sebelum 2060 seiring percepatan industrialisasi dan digitalisasi ekonomi.
Ia menambahkan, dalam persaingan investasi global saat ini, faktor energi bersih dan stabil menjadi pertimbangan utama selain biaya tenaga kerja dan insentif fiskal.
“Banyak investor kini mempertimbangkan apakah suatu negara mampu menyediakan listrik yang bersih, stabil, dan kompetitif,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai percepatan pengembangan energi terbarukan harus dipandang bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang.
Sebagai pimpinan MPR RI, Eddy menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang memperkuat transisi energi, meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan, serta mendukung target Indonesia menuju ekonomi hijau dan net-zero emissions.
“Pemadaman bergilir ini menjadi pengingat bahwa biaya menunda transisi energi bisa jauh lebih mahal dibandingkan mempercepatnya. Energi terbarukan bukan lagi pilihan masa depan, tetapi kebutuhan strategis hari ini,” tegasnya.
