Generasi.co, Aljir – Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) setelah ketegangan kedua negara meningkat. Keputusan itu diambil setelah Aljazair menyatakan seluruh upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral telah habis.
Kementerian Luar Negeri Aljazair menuduh UEA melakukan serangkaian tindakan yang disebut “provokatif dan bermusuhan”. Namun, pemerintah Aljazair tidak menjelaskan secara rinci tindakan yang dimaksud.
“Aljazair memutuskan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab setelah seluruh cara untuk mempertahankan hubungan bilateral telah habis,” demikian pengumuman televisi pemerintah Aljazair.
Aljazair mengatakan telah berulang kali memperingatkan pihak UEA mengenai konsekuensi dari tindakan yang dianggapnya tidak dapat dibenarkan. Duta Besar UEA untuk Aljazair Yousef Saif Khamis Subaa Al-Ali dipanggil dan diberi tahu mengenai keputusan tersebut. Ia diberi waktu 48 jam untuk mematuhinya.
Aljazair juga menutup wilayah udaranya bagi seluruh pesawat yang terdaftar di UEA mulai Jumat. Pengecualian diberikan untuk penerbangan komersial UEA dari dan menuju Aljir yang tetap diizinkan hingga akhir tahun.
Ketegangan kedua negara berkaitan dengan sejumlah isu regional, termasuk Israel, Sahara Barat, serta dugaan pengaruh UEA di Afrika Utara dan kawasan Sahel.
Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune sebelumnya berulang kali menuduh UEA mencampuri urusan Aljazair dan kawasan sekitarnya. Dalam wawancara televisi pada Juli, Tebboune menyebut sebuah “negara kecil” yang menurutnya berupaya mengacaukan sejumlah negara, termasuk Libya, Mali, dan Sudan. UEA membantah tuduhan tersebut.
“Kami ingin mereka menjauh, agar darah tidak mengalir di negara kami,” kata Tebboune dalam wawancara tersebut.
Tebboune juga mengatakan Aljazair sebenarnya dapat memutus hubungan diplomatik dengan negara yang dimaksud jauh lebih awal. Namun, langkah itu ditahan karena Aljazair tidak ingin memperdalam perpecahan di kawasan.
UEA merespons keputusan Aljazair melalui penasihat diplomatik Presiden UEA, Anwar Gargash. Ia tidak menyebut Aljazair secara langsung, tetapi menulis di media sosial bahwa hubungan diplomatik seharusnya dibangun berdasarkan “rasionalitas, komunikasi, dan kejelasan kepentingan”, bukan teka-teki atau sinyal yang harus ditafsirkan.
“Ambiguitas bukanlah kebijakan, dan kebisingan tidak dapat menggantikan ketiadaan visi. Diplomasi yang berhasil dibangun atas kejelasan posisi, pengelolaan kepentingan dan perbedaan yang baik,” kata Gargash, seperti dilansir melalui Al Jazeera.
Kementerian Luar Negeri UEA berharap keputusan tersebut hanya bersifat sementara. UEA menyatakan tetap menghargai rakyat Aljazair dan hubungan antara kedua negara, termasuk keberadaan warga Aljazair di UEA serta kunjungan warga Aljazair.
Perbedaan posisi mengenai Israel menjadi salah satu persoalan utama kedua negara. Aljazair menentang normalisasi hubungan dengan Israel, sedangkan UEA menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords yang dimediasi Amerika Serikat pada 2020. Sejak itu, hubungan ekonomi, diplomatik, dan pertahanan UEA-Israel berkembang.
Kedua negara juga berbeda sikap mengenai Sahara Barat. UEA mendukung klaim Maroko atas wilayah yang disengketakan tersebut, sedangkan Aljazair mendukung Front Polisario dalam upayanya mendirikan Sahara Barat yang merdeka.
Ketegangan Aljazair dan UEA terjadi setelah hubungan UEA dengan sejumlah negara kawasan juga menghadapi persoalan. Pada Januari, Somalia membatalkan seluruh perjanjian dengan UEA yang mencakup pelabuhan, keamanan, dan pertahanan. Somalia menuduh Abu Dhabi melakukan tindakan yang merusak kedaulatan, persatuan nasional, dan independensi politik negara tersebut.
Sudan juga berulang kali menuduh UEA mendukung kelompok paramiliter Rapid Support Forces dalam perang saudara di negara itu. UEA membantah tuduhan tersebut. Pada Mei, Sudan kembali menuduh UEA memasok drone yang disebut digunakan dalam serangan dari Ethiopia.
Hubungan UEA dan Arab Saudi juga mengalami ketegangan. Perselisihan meningkat di Yaman setelah pasukan Saudi pada Desember menyerang apa yang disebut Riyadh sebagai pengiriman senjata yang terkait dengan UEA kepada Southern Transitional Council. Arab Saudi juga mendukung tuntutan agar pasukan UEA meninggalkan Yaman.
Aljazair sebelumnya telah menunjukkan ketidakpuasan terhadap UEA pada Februari dengan memulai proses pembatalan perjanjian layanan udara kedua negara yang ditandatangani pada 2013.
