Generasi.co, Kyiv – Ukraina tengah membahas legalisasi pornografi sebagai sumber penerimaan negara untuk membantu membiayai kebutuhan militer dalam perang melawan Rusia.
Usulan tersebut dipimpin anggota parlemen oposisi sekaligus Ketua Komite Keuangan Parlemen Ukraina, Yaroslav Zhelezniak. Rancangan undang-undang yang turut dia susun telah lolos pemungutan suara pertama di parlemen pada Juli dan kini menunggu pembacaan kedua.
Zhelezniak memperkirakan legalisasi pornografi dapat menghasilkan penerimaan pajak hingga 25 juta dolar AS per tahun. Menurut perhitungannya, angka tersebut cukup untuk membiayai sekitar 30.000 drone militer.
Dilansir melalui Moneywise, industri konten dewasa di Ukraina selama ini berada dalam posisi ilegal sehingga aktivitasnya berkembang secara sembunyi-sembunyi. Kondisi tersebut dinilai justru menciptakan ruang bagi praktik korupsi sekaligus membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak.
Salah satu kasus dialami kreator OnlyFans Svitlana Dvornikova. Perempuan yang memiliki sekitar satu juta pelanggan daring itu mengatakan polisi menyita uang tunai sekitar 200.000 dolar AS dari rumahnya. Uang tersebut disebut telah disiapkan untuk membayar pajak.
Dvornikova mengatakan polisi kemudian menawarkan pengembalian separuh uang tersebut jika dia memberikan suap. Tawaran itu ditolaknya.
Kasus tersebut muncul setelah otoritas pajak Ukraina memperoleh data dari Fenix International, perusahaan induk OnlyFans yang berbasis di Inggris. Data itu dilaporkan menunjukkan 7.900 warga Ukraina memperoleh lebih dari 131 juta dolar AS dari platform tersebut sepanjang 2023.
Ketika pemerintah mulai mengirim pemberitahuan pajak kepada kreator OnlyFans, sejumlah kreator mengajukan deklarasi penghasilan. Namun, deklarasi tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan telah memproduksi pornografi, yang merupakan tindak pidana di Ukraina.
Pengacara pajak Lesia Mykhalenko, yang telah mewakili lebih dari 100 kreator OnlyFans di Ukraina, menilai pelarangan tersebut justru membebani sistem hukum.
“Ini adalah kejahatan tanpa korban. Ini membebani sistem hukum secara tidak perlu pada saat kita seharusnya fokus mempertahankan negara,” kata Mykhalenko.
Besarnya potensi industri tersebut juga tercermin dari pengakuan Dvornikova. Pada Juni 2025, dia mengajukan petisi kepada Presiden Volodymyr Zelensky yang mengumpulkan 25.000 tanda tangan, jumlah yang dibutuhkan agar pemerintah memberikan tanggapan resmi.
Dvornikova menyebut dirinya sebagai wajib pajak yang taat dan mengatakan telah membayar pajak sekitar 40 juta hryvnia atau sekitar 900.000 dolar AS. Menurut perhitungannya, penerimaan tersebut setara dengan biaya sekitar 2.000 drone atau 100 kendaraan pikap untuk militer.
Zelensky kemudian menyatakan parlemen akan mempertimbangkan legislasi legalisasi tersebut. Kasus pidana yang dihadapi Dvornikova juga ditangguhkan selama parlemen membahas rencana legalisasi, sementara uangnya telah dikembalikan.
Iryna Mosiychuk, pengelola studio webcam Beezone di Lviv, mengatakan dirinya saat ini membayar pajak sekitar 5.000 dolar AS per bulan. Menurut dia, penerimaan negara bisa meningkat hingga 20 kali lipat jika industri tersebut diperbolehkan beroperasi secara legal dan penuh.
“Saya tidak ingin negara saya meminta dukungan dan senjata kepada negara lain. Jika industri kami bisa berkembang, saya pikir kami dapat membantu Ukraina mengatasi semua ini sendiri,” kata Mosiychuk.
Usulan legalisasi itu muncul ketika Ukraina membutuhkan dana besar untuk mempertahankan diri dalam perang. Zhelezniak menilai penerimaan dari industri yang selama ini berada di luar sistem pajak dapat dialihkan untuk kebutuhan pertahanan, alih-alih mengalir melalui praktik korupsi atau masuk ke otoritas pajak asing.
