Generasi.co, Jakarta – Politisi PKS Mulyanto meminta pemerintah tidak melakukan merger seluruh Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia menilai integrasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ke dalam BMKG lebih tepat untuk memperkuat sistem kebencanaan.
Mulyanto menilai reformasi kelembagaan seharusnya diarahkan pada penguatan pemantauan, analisis risiko, mitigasi, dan sistem peringatan dini bencana, bukan sekadar menggabungkan lembaga.
“Jangan sampai semangat memperkuat mitigasi bencana justru berubah menjadi merger besar-besaran yang tidak perlu. Yang kita butuhkan adalah penguatan kelembagaan kebencanaan secara tepat sasaran,” ujar Mulyanto.
Menurut dia, PVMBG dan BMKG memiliki fungsi yang beririsan dalam pemantauan serta peringatan dini bencana. PVMBG menangani pemantauan gunung api, gerakan tanah, dan mitigasi bencana geologi. Adapun BMKG menangani gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, meteorologi, dan klimatologi.
“Secara fungsi, PVMBG dan BMKG memang berada dalam satu rumpun besar pemantauan dan peringatan dini bencana. Karena itu, integrasi keduanya jauh lebih masuk akal dibandingkan menarik seluruh Badan Geologi ke BMKG,” katanya.
Mulyanto mengatakan Badan Geologi memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan tidak seluruhnya berkaitan dengan kebencanaan. Lembaga tersebut juga menangani survei geologi, sumber daya geologi, air tanah, geologi lingkungan, serta fungsi yang mendukung kebijakan energi dan sumber daya mineral.
Karena itu, ia menilai pemindahan seluruh Badan Geologi ke BMKG berpotensi menimbulkan persoalan baru. Fungsi yang berkaitan dengan sumber daya mineral, air tanah, dan kebijakan Kementerian ESDM, menurutnya, tidak memiliki alasan kuat untuk dipisahkan dari kementerian tersebut.
Mulyanto mendorong pemerintah melakukan restrukturisasi secara selektif dengan mengintegrasikan fungsi pemantauan, analisis risiko, data kebencanaan, sensor, sistem peringatan dini, serta penyampaian informasi bencana kepada masyarakat.
Ia menilai integrasi fungsi tersebut dapat membuat sistem pemantauan bencana lebih terpadu dan memperpendek rantai koordinasi. Dengan demikian, informasi mengenai ancaman bencana dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan akurat.
Mulyanto juga meminta pembagian peran BMKG dan BNPB diperjelas. BMKG, kata dia, dapat diperkuat sebagai pusat pemantauan, analisis, dan peringatan dini berbagai ancaman bencana alam. Sementara BNPB tetap berperan sebagai koordinator utama penanggulangan dan respons bencana.
“Prinsipnya sederhana. Satukan fungsi pemantauan dan early warning yang memang satu rumpun. Jangan membongkar seluruh struktur geologi yang tidak terkait langsung dengan bencana. Tujuan akhirnya bukan sekadar perubahan organisasi, tetapi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
