Pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah akan mengirimkan tim pemantau dalam pemilihan umum Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia masih menimbang langkah tersebut sambil mendorong agar pemilu Myanmar berlangsung secara inklusif dan transparan.
“Kami belum memutuskan, tapi kami ingin ada proses pemilu yang inklusif. Namun, keputusan sepenuhnya ada pada pihak Myanmar,” kata Sugiono di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
ASEAN Tak Akan Kirim Pengamat Resmi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menegaskan bahwa ASEAN tidak akan mengirimkan pengamat resmi untuk pemilu Myanmar. Ia menyebut keputusan itu diambil karena tidak ada konsensus di antara negara-negara anggota.
“Tidak ada pengamat ASEAN, tetapi negara-negara ASEAN bebas mengirimkan pengamat secara bilateral,” ujar seorang diplomat seperti dikutip dari The Irrawaddy.
Seorang diplomat lainnya membenarkan hal tersebut, menyebut bahwa perbedaan pandangan antarnegara anggota menjadi alasan utama absennya misi pengamatan di bawah bendera ASEAN.
Analis hubungan internasional dari Solaris Strategies Singapura, Mustafa Izzuddin, menilai keputusan itu sebagai kemunduran diplomatik. “Tidak akan ada bukti kredibel bahwa pemilu yang bebas dan adil telah diselenggarakan,” ujarnya.
Prabowo Dorong ASEAN Kirim Misi Observer
Sebelumnya, menurut laporan Antara News, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi dan transparansi dalam proses politik Myanmar. Ia mendorong agar ASEAN mengirimkan misi pengamat (observer) untuk memastikan integritas pemilu.
“Utusan Khusus Ketua ASEAN harus terus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Pada waktu yang tepat, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk mengerahkan pengamat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi,” kata Prabowo.
Pemilu Myanmar Dikecam Aktivis dan Oposisi
Pemilu yang akan digelar oleh junta Myanmar pada akhir tahun ini menuai kritik dari aktivis hak asasi manusia dan kelompok oposisi. Laporan The Interpreter menyebut pemilihan itu dianggap sebagai “kebohongan politik”, mengingat ribuan tahanan politik masih dipenjara.
Lebih dari 22.000 tahanan politik dilaporkan masih mendekam di penjara, termasuk Aung San Suu Kyi, yang kini berusia 80 tahun dan diyakini masih berada dalam sel isolasi.
Kritikus menilai, tanpa keterlibatan internasional dan jaminan kebebasan politik, pemilu Myanmar hanya akan memperkuat legitimasi junta militer di mata publik domestik maupun global.
