Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa resolusi terbaru Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Gaza memiliki mandat yang jelas untuk pelaksanaan misi penjaga perdamaian. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pertemuan tingkat menteri Palestine Donor Group (PDG) di Brussel, Belgia, Kamis (20/11/2025).
“Kita perlu memastikan adanya mandat PBB yang jelas bagi misi penjaga perdamaian,” ujar Sugiono. Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut harus selaras dengan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati seluruh pihak.
Para menteri yang hadir dalam pertemuan PDG menyoroti pentingnya mekanisme implementasi yang kredibel agar resolusi DK PBB dapat mendorong kemerdekaan dan perdamaian permanen bagi Palestina. Pertemuan dipimpin Komisioner Uni Eropa untuk Mediterrania Dubravka Šuica dan Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa.
Sugiono menyebut situasi kemanusiaan di Gaza tetap kritis meski gencatan senjata telah tercapai. Ia menilai pemulihan hanya dapat berhasil apabila bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi menempatkan pemerintah serta rakyat Palestina sebagai pusat proses. “Karena itu kami mendukung penguatan koordinasi donor untuk rekonstruksi Gaza,” katanya.
Pertemuan PDG dihadiri negara-negara Uni Eropa, mitra kawasan, dan berbagai lembaga internasional. Agenda utama mencakup reformasi otoritas Palestina, pemulihan Gaza, hingga pembangunan ekonomi di Tepi Barat.
Sebelumnya, DK PBB mengadopsi Resolusi 2803—rencana perdamaian untuk Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump—pada Senin (17/11/2025). Resolusi tersebut mengatur penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza serta menyambut pembentukan Dewan Perdamaian (BoP) sebagai pemerintahan transisi yang akan mengoordinasikan rekonstruksi dan pembentukan ISF sementara.
Menurut laman resmi PBB, sejumlah negara akan menyumbangkan personel untuk pasukan penjaga perdamaian itu, “tentunya dalam konsultasi dan kerja sama erat dengan Mesir dan Israel,” demikian keterangan PBB.
