Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan SK pembentukan MPR for Papua, sebagai wadah anggota DPR dan DPD dari enam provinsi Papua untuk mendukung solusi pembangunan dan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.
Generasi.co, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembentukan MPR for Papua, sebuah forum strategis yang mewadahi seluruh anggota DPR dan DPD RI yang mewakili enam provinsi di wilayah Papua.
Penyerahan SK dlakukan Ahmad Muzani ini berlangsung dalam pertemuan di ruang Ketua MPR RI, kompleks parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/4/2025).
Muzani menjelaskan, MPR for Papua dibentuk untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi masyarakat Papua, mulai dari isu kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan keamanan dan stabilitas sosial.
Ia menyebut forum ini menjadi salah satu instrumen konstitusional MPR dalam menjembatani kepentingan rakyat Papua dengan pemerintah pusat secara langsung dan sistematis.
Dalam sambutannya, Muzani menegaskan bahwa anggota forum ini terdiri atas seluruh perwakilan DPR dan DPD RI dari enam provinsi di Papua, yang saat ini terbagi menjadi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
Forum ini akan berada di bawah koordinasi Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, seorang tokoh senior dari Papua yang dikenal aktif memperjuangkan aspirasi daerahnya di tingkat nasional.
“MPR for Papua kami bentuk sebagai wujud komitmen kami untuk mempercepat solusi atas berbagai persoalan di Tanah Papua.”
“Ini adalah forum resmi dari MPR yang akan mengawal isu-isu Papua dengan pendekatan dialog dan partisipatif,” ujar Muzani.
Muzani menekankan bahwa forum ini bukan sekadar simbol, melainkan akan menjalankan peran nyata di lapangan.
MPR for Papua akan menjadi fasilitator utama dalam menjaring aspirasi masyarakat, menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat, serta turut aktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan untuk Papua.
“Kami harapkan MPR for Papua dapat berperan aktif menjalin komunikasi dengan enam gubernur dan pemerintahan provinsi yang baru terbentuk.”
“Dengan pendekatan yang lebih dekat dan akomodatif, rentang kendali pemerintahan bisa lebih efisien dan efektif, serta mendorong pemerataan pembangunan,” tutur Sekjen Partai Gerindra tersebut.
Ia juga berharap keberadaan enam provinsi baru di Papua dapat memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan demikian, pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga Papua.
Muzani menekankan bahwa kehadiran negara di Papua harus terasa nyata, khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dalam konteks ini, MPR for Papua akan melakukan serangkaian dialog strategis, baik dengan pemerintah pusat maupun daerah, serta berbagai elemen masyarakat Papua, mulai dari tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, hingga kelompok marjinal.
Hal ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara utuh dinamika sosial-politik yang berkembang di Papua, serta mencarikan solusi yang tidak bersifat instan tetapi menyentuh akar persoalan.
“Kami yakin, di bawah kepemimpinan Bapak Yorrys Raweyai, forum ini akan menjadi motor penggerak perubahan positif di Papua. Kami percaya MPR for Papua bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ujar Muzani optimis.
Ahmad Muzani juga menambahkan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban di Tanah Papua tidak bisa hanya diandalkan pada pendekatan keamanan semata.
Diperlukan pendekatan humanis dan kebudayaan, yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan.
Di sinilah peran MPR for Papua diharapkan menjadi penjembatan nilai dan kebijakan nasional dengan konteks lokal Papua.
Di akhir pertemuan, Muzani mengajak seluruh anggota MPR for Papua untuk menyatukan tekad dan memperkuat solidaritas antarwakil rakyat dari Papua, demi mempercepat transformasi Papua menjadi wilayah yang maju, damai, dan sejahtera.
Dengan kehadiran forum ini, MPR RI berharap permasalahan Papua dapat ditangani secara komprehensif, holistik, dan berkelanjutan, tidak hanya pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan sosial budaya Papua yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.
(BAS/Red)
