Generasi.co, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, MinyaKita, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dalam pengolahan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan berujung pada sanksi, mulai dari teguran hingga penutupan operasional dapur MBG apabila tetap membandel.
“Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon (LPG) 3 kg, dan tidak boleh memakai beras kita, SPHP. Enggak boleh,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
Ia meminta masyarakat, termasuk media, melaporkan apabila menemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang subsidi. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi BGN untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi.
“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak MinyaKita, itu nanti kita akan beri surat. Bahkan kita beri teguran, surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, ya kita tutup dapurnya,” ujarnya.
Selain melarang penggunaan barang subsidi, Sudaryono juga meminta seluruh kepala SPPG membeli telur sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat peternak sebesar Rp25 ribu per kilogram. Ia menegaskan pembelian tidak boleh mengikuti harga pasar yang sempat turun hingga sekitar Rp12 ribu per kilogram karena dapat merugikan peternak.
“Si kepala dapur harus membeli telur, bukan kemudian Rp12 ribu atau Rp15 ribu. Harus membeli telur di harga acuan pemerintah (HAP), supaya memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan,” katanya.
Menurut Sudaryono, salah satu tujuan Program MBG adalah menjadi penyangga pasokan sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat petani dan peternak agar tidak jatuh.
“Memang tujuan dari MBG ini sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah yang namanya flooring price supaya memastikan peternak, petani itu kemudian tidak dirugikan,” ujarnya.
