Presiden RI Prabowo Subianto memperingatkan aparat penegak hukum untuk setia kepada negara dan rakyat.
Generasi.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya integritas dan kesetiaan aparat penegak hukum kepada bangsa, negara, dan rakyat.
Dalam pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir, pada Kamis (19/12/2024), Prabowo Subianto mengingatkan, dirinya tidak akan segan untuk “membersihkan” aparat penegak hukum yang tidak loyal kepada negara.
“Bagi aparat-aparat harus memilih, setia kepada bangsa, negara, dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, ayo.”
“Kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia,” tegas Prabowo, seperti disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dikutip generasi.co.
Prabowo menegaskan bahwa loyalitas aparat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan di Indonesia.
Menurutnya, aparat yang tidak setia kepada negara hanya akan melemahkan upaya pemerintah dalam membangun bangsa yang berdaulat dan adil.
Peringatan kepada Pihak yang Tidak Membayar Kewajiban
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang telah menikmati fasilitas negara tetapi enggan membayar kewajibannya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menegakkan hukum secara tegas kepada mereka yang terus membandel.
“Hai kalian-kalian yang sudah menerima fasilitas dari bangsa negara. Bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu,” ujar Prabowo.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika pihak-pihak tersebut tetap tidak mematuhi hukum, maka pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas.
“Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat. Kita akan menegakkan hukum,” sambungnya.
Dukungan Rakyat dan Ketakutan kepada Tuhan
Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa rakyat Indonesia akan mendukung langkah-langkah tegas yang diambilnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya hanya setia kepada rakyat Indonesia dan takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Dan saya yakin dan percaya, rakyat Indonesia berada di belakang saya,” kata Prabowo.
Pernyataan ini mencerminkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Kesempatan Tobat bagi Koruptor: Kembalikan Uang Rakyat
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan pesan penting kepada para koruptor.
Ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dengan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri.
Menurut Prabowo, pengembalian uang rakyat menjadi syarat utama untuk mendapatkan pengampunan.
“Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” tegasnya.
Prabowo bahkan menawarkan cara pengembalian yang dapat dilakukan secara diam-diam untuk menjaga kerahasiaan.
“Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya enggak ketahuan, mengembalikan lho ya, tapi kembalikan,” tambahnya.
Komitmen Menegakkan Hukum dengan Adil
Prabowo Subianto menekankan bahwa pendekatan pemerintah terhadap korupsi tidak hanya sebatas hukuman, tetapi juga membuka peluang untuk perbaikan.
Ia percaya bahwa dengan memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Namun, Prabowo juga memastikan bahwa sikap lunak ini bukan berarti pemerintah akan mengabaikan penegakan hukum.
Jika ada pihak yang terus melawan aturan, maka langkah tegas akan diambil.
Reformasi Hukum untuk Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik
Pidato Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar, Mesir, mencerminkan visi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan berintegritas.
Dengan menegaskan pentingnya loyalitas aparat penegak hukum, memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat, dan menegakkan hukum secara tegas, Prabowo menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan kepercayaan rakyat.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah serius dalam mereformasi sistem hukum, memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga pelindung rakyat dan negara.
(BAS/Red)