Generasi.co, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (DPP Aslinmas) mengusulkan insentif tetap Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan bagi 1,2 juta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgaslinmas). Usulan tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam audiensi di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Aslinmas juga meminta pemerintah memberikan jaminan sosial bagi seluruh anggota Satlinmas, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Asuransi Jasa Raharja. Organisasi tersebut turut mengusulkan transformasi Satlinmas menjadi profesi resmi yang diakui pemerintah.
Sekretaris Jenderal DPP Aslinmas Adhitya Yusma Perdana mengatakan insentif bagi Satlinmas belum merata. Sebagian anggota telah menerima insentif dari APBD, sedangkan banyak lainnya belum memperoleh pembayaran tetap setiap bulan.
Karena itu, Aslinmas mengusulkan agar insentif dianggarkan melalui APBN dan dialokasikan langsung melalui Kementerian Dalam Negeri dan/atau transfer daerah melalui APBD maupun Dana Desa.
Adhitya menilai kebutuhan tersebut berkaitan dengan tugas Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan yang mencakup penanggulangan bencana, menjaga ketenteraman umum, mengamankan pemilu, serta mendukung sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
“Satlinmas di tingkat desa/kelurahan merupakan pilar utama dalam penanggulangan bencana, ketenteraman umum, pengamanan pemilu, dan mendukung Siskamling dengan dedikasi penuh di lapangan,” ujar Adhitya.
Selain insentif dan jaminan sosial, Aslinmas meminta pemerintah menetapkan standar kompetensi dan meningkatkan pengakuan profesional terhadap Satlinmas. Organisasi tersebut juga mendorong sertifikasi bagi anggota yang memiliki keahlian tertentu sesuai tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.
“DPP Aslinmas akan mendorong sertifikasi kompetensi bagi seluruh Satlinmas yang memiliki keahlian tertentu, sesuai dengan tupoksi Satlinmas dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020,” kata Adhitya.
Aslinmas juga menilai anggota Satlinmas berpeluang diberdayakan sebagai petugas keamanan di kantor BUMN, BUMD, swasta, serta instansi pemerintah pusat dan daerah. Adhitya meminta kepala daerah memperhatikan kesejahteraan anggota, termasuk insentif tetap, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan penyediaan seragam sesuai ketentuan Permendagri.
Aspirasi tersebut mendapat dukungan dari Dasco. Dalam audiensi itu, Wakil Ketua DPR tersebut disebut langsung menelepon Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bentuk dukungan terhadap usulan Aslinmas.
Adhitya berharap dukungan tersebut membuka peluang bagi anggota Satlinmas di seluruh Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik pada tahun depan.
“Semoga tahun depan seluruh anggota Satlinmas se-Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama dan kesejahteraan yang meningkat,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengawas DPP Aslinmas sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Reda Manthovani mengatakan Satlinmas juga dapat diberdayakan untuk mendukung gerakan pemilahan sampah oleh masyarakat atau Linmas K3.
Menurut Reda, pemberdayaan tersebut sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta terwujudnya Indonesia Bersih dan Indonesia Asri.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Aslinmas Letjen (Purn) Untung Budiharto, Dewan Pengawas DPP Aslinmas Danang Suryo Wibowo, Wakil Ketua Umum DPP Aslinmas Brigjen Bayu A. W, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aslinmas Yudi Purnomo, dan Bendahara DPP Aslinmas Herman T.
