Wakil Ketua DPR Dasco sebut parpol tengah simulasi sistem pemilu dan pilkada. Usulan Cak Imin soal kepala daerah ditunjuk pusat akan dibahas bersama.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seluruh partai politik saat ini tengah melakukan simulasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bagian dari penyusunan usulan perubahan sistem politik ke depan.
Hal tersebut disampaikan Dasco sebagai respons atas wacana yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih DPRD.
“Ya, saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai,” ujar Dasco, dikutip Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, hasil simulasi dari masing-masing partai akan disampaikan ke DPR untuk kemudian dibahas bersama antarfraksi dan pimpinan dewan. Proses tersebut akan menjadi bahan dalam perumusan aturan baru terkait sistem pemilu dan pilkada mendatang.
“Nah, mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing. Sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai sikap partainya terhadap sistem pemilu dan pilkada, Dasco hanya menjawab singkat bahwa kajian sedang berjalan dan hasilnya akan disampaikan pada waktunya. “Ada nanti,” katanya.
Usulan PKB: Pilkada Tak Langsung
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyuarakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada langsung. Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah yang ada saat ini perlu ditinjau ulang karena dinilai memiliki banyak kelemahan.
“Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya,” ujar Cak Imin saat perayaan Hari Lahir ke-27 PKB di JICC, Jakarta, Rabu (23/7).
Ia mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat, atau paling tidak dipilih oleh DPRD di masing-masing wilayah.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” lanjutnya.
Muhaimin mengklaim gagasan ini sudah pernah disampaikannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari usulan penyempurnaan sistem politik nasional demi mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia.
(BAS/Red)
