Anggota Komisi III DPR RI Iman Sukri meminta reformasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan (lapas) menyusul terungkapnya dugaan keterlibatan figur publik MAA alias AZ (Ammar Zoni) sebagai penampung narkoba di dalam penjara. Politikus yang juga tercatat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menilai peristiwa serupa berulang dan menunjukkan kegagalan pengawasan internal lapas.
“Kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi. Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan dan penghentian praktik haram, bukan malah menjadi tempat peredaran narkoba,” kata Iman Sukri di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Iman menekankan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak cukup dengan penindakan di luar lapas; pemerintah harus memastikan fasilitas pemasyarakatan benar-benar steril dari peredaran narkotika. Untuk itu ia mendesak Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang kini berada di bawah Kemenimipas, segera menjalankan reformasi menyeluruh. Upaya itu termasuk peningkatan pengawasan berbasis teknologi, evaluasi sistem kontrol internal, dan penguatan integritas petugas.
“Perlu ada audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan petugas lapas. Jangan sungkan memberikan hukuman berat jika ada yang terbukti kongkalikong dengan jaringan narkoba,” ujarnya.
Pernyataan Iman muncul di tengah perkembangan penyidikan kasus peredaran narkotika yang melibatkan Ammar Zoni. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyatakan perkara itu telah memasuki tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. “Kami menerima tersangka dan barang bukti pada Rabu (8/10/2025),” kata Pelaksana Tugas Kasi Intel Kejari Jakpus, Agung Irwan.
Kasus ini menambah deretan temuan tentang celah pengamanan di sejumlah lapas Indonesia yang kerap menjadi titik masuk dan sirkulasi narkotika. Langkah polisi dan kejaksaan kini berfokus pada proses penanganan perkara, sementara DPR dan publik menuntut perbaikan sistemik agar lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan tanpa kompromi.
Proses hukum terhadap para tersangka berlanjut, dan pihak berwenang menjanjikan penyelidikan lebih jauh untuk mengungkap jaringan di luar maupun kemungkinan keterlibatan petugas. Sementara itu, tekanan politik untuk reformasi lapas diperkirakan akan meningkat seiring beredarnya kabar kasus ini.
