Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga gas bagi sektor industri. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang menjawab aspirasi pelaku usaha sekaligus merespons kekhawatiran buruh terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Eddy mengatakan tingginya harga gas selama ini menjadi salah satu beban utama bagi industri nasional, terutama sektor padat karya yang menghadapi tekanan biaya produksi. Karena itu, keputusan pemerintah dinilai dapat menjaga keberlangsungan dunia usaha dan melindungi lapangan kerja.
“Keputusan Presiden Prabowo untuk menurunkan harga gas industri merupakan langkah strategis dan tepat waktu. Presiden mendengar secara langsung keluhan pelaku usaha yang menghadapi peningkatan biaya produksi, sekaligus memperhatikan kekhawatiran kelompok buruh terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri nasional dan perlindungan lapangan kerja,” ujar Eddy.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN itu, industri manufaktur merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional yang menyerap jutaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri.
“Ketika biaya energi dapat ditekan, perusahaan memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan operasional, menjaga tingkat produksi, dan menghindari langkah-langkah efisiensi yang berpotensi berdampak pada pekerja. Dalam situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, keberanian mengambil langkah korektif seperti ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan industri nasional sekaligus melindungi jutaan pekerja Indonesia,” katanya.
Eddy juga menilai penurunan harga gas industri akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Menurutnya, kepastian biaya energi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan investasi, khususnya di sektor manufaktur dan industri pengolahan.
“Ketika dunia usaha melihat pemerintah hadir dan responsif terhadap persoalan yang mereka hadapi, maka kepercayaan akan meningkat. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi penting bagi investasi, ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia pun mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi pekerja terus memperkuat dialog untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat sektor industri nasional sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Kebijakan ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja duduk bersama mencari solusi, maka keputusan yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang luas bagi bangsa. Kita berharap langkah ini menjadi awal dari penguatan sektor industri nasional yang semakin produktif, berdaya saing, dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas bagi rakyat Indonesia,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI tersebut.
