Generasi.co, Lampung – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menjadi offtaker produk unggulan masyarakat. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi perlu didukung peralatan pascaproduksi, seperti dryer untuk komoditas padi dan cold storage untuk produk pertanian serta perikanan.
Menurut Ferry, peralatan pascaproduksi masih minim dibandingkan mesin untuk kegiatan praproduksi. Kondisi tersebut membuat peran koperasi dalam mendukung hilirisasi produk masyarakat belum optimal.
“Kita akan mendorong agar fungsi offtaker dapat dilaksanakan dengan baik. Maka kami di tahun 2027 mengambil inisiatif untuk penyediaan alat atau mesin bagi kegiatan pascaproduksi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
Ferry juga mendorong produk masyarakat lokal menjadi pilihan utama untuk dipasarkan melalui gerai KDKMP di seluruh Indonesia. Jika kebutuhan pokok belum dapat dipenuhi dari produk sendiri, koperasi tetap dapat bermitra langsung dengan prinsipal atau produsen.
“Kita akan prioritaskan barang yang dijual di gerai KDKMP adalah hasil produk UMKM dan lainnya,” ujarnya.
Untuk memastikan operasional KDKMP berjalan sesuai ketentuan, pemerintah juga akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Ferry mengatakan aturan tersebut akan memperjelas tugas pokok dan fungsi KDKMP serta mencegah tumpang tindih dengan peraturan menteri.
“Begitu aturan Presiden ini terbit, tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan Menteri. Semua akan jelas diatur dalam Perpres itu,” tegasnya.
Ferry menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung, Jumat (4/9).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Lampung memiliki sejumlah komoditas unggulan, di antaranya padi, singkong, dan jagung.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP menjadi dua strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Kedua program itu dinilai dapat meningkatkan nilai tambah dan mempercepat perputaran ekonomi di masyarakat.
“Dengan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki seharusnya masyarakat kita sejahtera dan makmur. Namun karena sistem ekonomi di negara kita kurang mendukung maka kekayaan di desa lari di kota,” kata Rahmat.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang memperkuat ekonomi masyarakat.
Pemkot Bandar Lampung juga berkomitmen memberikan dukungan kepada koperasi agar memiliki daya saing tinggi.
Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
