Ibas ajak kolaborasi nasional atasi krisis perumahan dan dorong akses rumah layak bagi rakyat. Pemerintah diminta kawal FLPP, BSPS, dan Tapera lebih optimal.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat sinergi untuk mengatasi tantangan perumahan nasional.
Hal itu ia sampaikan dalam seminar bertema ‘Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi’, yang digelar dalam rangka Hari Perumahan Nasional di Gedung Nusantara V, Senayan, Senin (25/8/2025).
Ibas menegaskan rumah tidak sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol kesejahteraan dan martabat. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak adalah mandat konstitusi yang wajib diwujudkan bersama.
“Mengingatkan kembali janji konstitusi: negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak dan bermartabat bagi setiap warganya. Rumah adalah hak dasar warga negara. Rumah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8).
Masih Tingginya Backlog Perumahan
Mengutip data Susenas 2023, Ibas menyoroti angka backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai 9,9 juta unit, di mana hampir 79% berada di wilayah perkotaan. Selain itu, terdapat 26,9 juta rumah tidak layak huni, yang 56% di antaranya juga berada di kota. Jumlah ini belum termasuk 700 ribu keluarga baru yang terbentuk setiap tahun dan membutuhkan hunian baru.
“Sistem dan pasokan perumahan kita masih jauh tertinggal,” kata Ibas.
Ia menekankan jika tidak ditangani serius, krisis hunian bisa menjadi beban dalam menyambut bonus demografi.
“Bonus demografi yang tengah kita nikmati bisa menjadi berkah, jika kita mampu menyediakan rumah yang layak bagi generasi muda. Namun, jika tidak, akan sebaliknya menjadi beban sosial,” tegasnya.
Kawal Program Strategis Pemerintah
Dalam paparannya, Ibas mendorong agar program strategis seperti FLPP, Tapera, dan BSPS terus dikawal dan diperluas cakupannya.
FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) memberikan subsidi bunga KPR bagi MBR agar cicilan rumah lebih terjangkau.
Tapera merupakan solusi pembiayaan jangka panjang untuk pekerja formal.
BSPS atau program bedah rumah membantu keluarga kurang mampu memperbaiki rumah tidak layak huni.
“Tujuannya satu: rumah bukan sekadar berdiri, tapi berdiri dengan martabat,” tegasnya.
Ibas juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, BUMN, swasta, hingga masyarakat sipil untuk terlibat aktif.
“Pembangunan perumahan bukan urusan satu kementerian. Ia adalah hasil kolaborasi antara pusat-daerah, legislatif-eksekutif, BUMN-swasta, hingga partisipasi warga,” ujar Ibas.
Apresiasi atas Fondasi Era SBY dan Harapan di Era Prabowo
Ibas turut mengingatkan banyak kebijakan perumahan dimulai saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti Rumah Sederhana Sehat, rumah susun, dan subsidi perumahan.
“Kini, di bawah Presiden Prabowo, kita harapkan perluasan cakupan, peningkatan kualitas, dan tata kelola yang kuat,” tambahnya.
Ia pun menutup pidatonya dengan refleksi menyentuh.
“Negara besar bukan karena menara, tapi karena rakyat tidur tak di jalan. Negeri sejahtera tak hanya dana, tapi anak tumbuh di rumah nyaman. Bukan tinggi gedung tanda berjaya, tapi rumah layak bagi semua,” pungkasnya.
“Mari kita kawal bersama, tak seorang pun warga bangsa ini harus kehilangan tempat berpulang, hanya karena tak mampu membeli atap,” tutupnya.
Dukungan Fraksi dan Pemerintah
Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Muhammad Lokot Nasution, menyampaikan komitmen fraksinya dalam mengawal pembangunan perumahan rakyat, termasuk alokasi anggaran yang memadai.
“Kami telah merumuskan beberapa kebijakan bersama Kementerian PKP, seperti subsidi bantuan pemerintah, strategi pembangunan rusunawa, inovasi pembangunan, akses pembiayaan, dan reformasi tata ruang,” ujar Lokot.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, M.Si., menegaskan bahwa program BSPS merupakan bagian penting dari visi menuju Indonesia Emas.
“Mewujudkan Indonesia Emas, salah satu tools-nya adalah swasembada pangan, makan bergizi gratis, dan program 3 juta rumah,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan BSPS tidak disalahgunakan di lapangan.
Warga Ngawi Apresiasi Perjuangan Ibas
Hadi Priyanto, peserta dari Ngawi, mengaku bangga dapat menghadiri langsung seminar ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Ibas terhadap daerahnya.
“Saya sangat bersyukur bisa diundang langsung oleh Pak Ibas. Semoga beliau terus memperjuangkan program seperti BSPS agar menjangkau lebih banyak masyarakat di pedesaan,” ungkapnya.
