Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pernyataannya yang viral mengenai bencana banjir dan longsor di Sumatra. Dalam klarifikasinya, Suharyanto menegaskan bahwa ia menyesal dan siap mengakui kesalahan.
“Saya menyesal dan meminta maaf. Pernyataan saya secara lengkap sebetulnya hanya berkaitan dengan kondisi Tapanuli Utara yang saat saya datang tidak separah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Itu untuk menenangkan masyarakat di sana, tapi redaksinya keliru. Saya siap salah,” kata Suharyanto, Jumat (5/12).
Suharyanto menegaskan bahwa penjelasannya bukan untuk membela diri. Ia memastikan tidak ada sedikit pun niat meremehkan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Saya tidak membela diri, tapi demi Allah tidak sedikitpun di hati, pikiran, dan tindakan saya meremehkan bencana ini. Sejak awal saya tidak keluar dari tiga provinsi ini dan mengerahkan kekuatan penuh BNPB baik personel, materiil, maupun seluruh sumber daya yang dimiliki,” ujarnya.
Ia mengatakan sejak hari pertama bencana terjadi, BNPB telah bekerja maksimal, termasuk mengoordinasikan distribusi bantuan dan dukungan logistik. Suharyanto menyebut dirinya akan lebih berhati-hati dalam penyampaian informasi ke publik agar kesalahan serupa tidak terulang.
“Saya bekerja di lapangan sekuat tenaga. Agar tidak terjadi blunder lagi, untuk pemberitaan ke media saya minta Kapusdatin dan unsur pengarah BNPB yang menyampaikan,” ucapnya.
Suharyanto menegaskan saat ini seluruh jajaran fokus pada pemulihan kondisi tiga provinsi terdampak.
“Mudah-mudahan kami bisa menunjukkan Dharma Bhakti terbaik bagi masyarakat Aceh, Sumut, Sumbar, dan seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.
Hakim MK Saldi Isra Beri Sindiran Tajam
Sebelumnya, pernyataan Suharyanto menjadi sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU TNI. Hakim MK Saldi Isra menyindir keras ucapan tersebut tanpa menyebut nama secara langsung.
Sebagai putra asli Padang, Saldi mengaku kecewa dengan pernyataan yang menyebut bencana di Sumatra hanya ramai di media sosial.
“Ini saya agak merasa sedih juga. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” ujar Saldi.
Ia kemudian mempertanyakan mekanisme seleksi perwira tinggi TNI yang mendapatkan penugasan strategis, termasuk pimpinan lembaga seperti BNPB.
“Kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak? Itu jadi refleksi untuk TNI juga,” kata Saldi kepada Wamenhan yang hadir dalam sidang.
BNPB kemudian merilis pernyataan lengkap Suharyanto yang memuat permintaan maaf, klarifikasi, dan penegasan komitmen BNPB dalam penanganan bencana di Sumatera. Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan polemik serta mengembalikan fokus pada pemulihan wilayah terdampak.
