Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan kembali bahwa ulama merupakan “denyut nadi umat dan rakyat”, sosok yang sejak dahulu menjadi pusat gerak perjuangan bangsa. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pembukaan Munas XI MUI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/11/2025).
Muzani menilai peran ulama tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, melainkan juga sebagai penggerak semangat keadilan, anti-penjajahan, dan pembentuk kesadaran kebangsaan.
“Ulama adalah kekuatan yang menggerakkan bagaimana keadilan dan anti-penjajah itu,” ujarnya.
Ulama sebagai Penggerak Perlawanan di Masa Penjajahan
Menurut Muzani, pada masa kolonial para ulama mengajarkan bahwa kezaliman penjajah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pandangan itu kemudian membangkitkan perlawanan terhadap penjajahan dan memperkuat semangat heroik masyarakat.
Ia menuturkan, bahkan saat negara belum terbentuk dan Nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan kecil, ulama telah menjadi perekat perjuangan melawan penjajah.
“Ulama menjadi perekat bagi perjalanan anti-penjajah ketika itu ada di mana-mana,” ucapnya.
Peran Ulama dalam Perumusan Dasar Negara
Muzani menyoroti kontribusi penting ulama saat perdebatan panjang mengenai dasar negara pada 1945. Setelah diskusi intens antara kelompok nasionalis dan tokoh Islam, disepakati bahwa Pancasila menjadi dasar negara.
Ia mencontohkan tokoh seperti KH Abdul Wahid Hasyim dan Kyai Bagus Hadikusumo yang berperan besar dalam proses tersebut.
“Perdebatan panjang antara Islam dan kekuatan bersama akhirnya menyatu dalam Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Muzani.
Menurutnya, sikap besar hati tokoh Islam saat itu menunjukkan bahwa umat Islam tidak memaksakan keyakinannya menjadi dasar formal negara, namun nilai-nilai agama tetap dapat menjadi pedoman moral bersama.
Ulama sebagai Penjaga Kohesi Nasional
Muzani menyebut ulama juga berperan dalam menjaga persatuan setelah Republik berdiri. Ia menyinggung kisah KH Abdul Wahab Hasbullah, yang pernah menyebut Bung Karno sebagai amirul mukminin dengan penuh kesadaran tanggung jawab sejarah.
“Ini bukan negara Islam; ini negara Pancasila. Maka kami sebagai ulama merasa bertanggung jawab. Semua hukum yang dikeluarkan pemerintah harus dilandaskan pada kepentingan agama,” kata Muzani menirukan Wahab Hasbullah.
Ia menegaskan bahwa kiprah ulama tidak pernah bergantung pada undangan formal dari negara, melainkan muncul dari panggilan moral.
“Tanpa diminta, kapan pun untuk kepentingan negara, ulama pasti turun dengan caranya sendiri,” ujarnya.
Muzani juga menuturkan bahwa ulama hidup sederhana dan berdedikasi pada pendidikan, pesantren, serta pembinaan umat.
“Bagi ulama, yang dipikirkan adalah umat, rakyat, bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, ulama selalu menjadi tempat masyarakat bertanya pada situasi apa pun.
“Ketika ekonomi baik, tanya ulama; ketika susah, tanya ulama,” katanya.
