Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya pendidikan inklusif untuk atasi kesenjangan sosial dan disrupsi teknologi global.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pendidikan inklusif memegang peranan penting dalam menjawab berbagai tantangan global yang sedang dihadapi, mulai dari ketimpangan sosial hingga dampak kemajuan teknologi.
“Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” ujar Lestari dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Menurut data UNESCO 2024, sekitar 258 juta anak dan remaja di dunia masih belum memperoleh akses pendidikan yang memadai. Mirisnya, hanya 17% negara yang telah memiliki sistem pendidikan inklusif yang secara efektif mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menjelaskan pendidikan inklusif adalah pendekatan sistem pendidikan yang menjamin setiap individu, tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus atau yang terdampak konflik juga memiliki akses dan kesempatan belajar yang sama.
Ia menegaskan perlunya penguatan kebijakan dan keberpihakan anggaran dalam mendukung pendidikan inklusif. Rerie menyoroti realisasi dana pendidikan inklusif yang masih jauh dari ideal.
“Data Kemendikbudristek 2024 bahkan mencatat hanya 5% dari alokasi dana pendidikan yang ditujukan untuk pendidikan inklusif,” paparnya.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang juga mewakili Dapil II Jawa Tengah, Rerie menyerukan agar pemerintah betul-betul mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan secara merata dan tepat sasaran.
Selain pembiayaan, ia menyoroti pentingnya kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan inklusif di ruang kelas.
“Menurut data World Bank (2023), sebanyak 60% guru di negara berkembang belum terlatih dalam metode pembelajaran inklusif,” ungkapnya.
Rerie mengakui masih banyak tantangan yang menghambat implementasi pendidikan inklusif secara menyeluruh di Indonesia. Di antaranya adalah minimnya infrastruktur penunjang, keterbatasan data tentang anak putus sekolah maupun anak berkebutuhan khusus, serta stigma sosial yang masih melekat.
Menurutnya, menghapus hambatan-hambatan tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil.
“Semua pihak terkait—pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat—harus membangun kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi setiap anak bangsa,” tegas Rerie yang juga menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan komitmen nasional untuk menempatkan pendidikan inklusif sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adil, dan berkelanjutan.
