Menkop Ferry Ajak DNIKS Perkuat Koperasi Desa

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono/IG

Generasi.co, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui jaringan sosial yang dimiliki organisasi tersebut.

Ferry menilai DNIKS memiliki modal sosial yang besar melalui jaringan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang tersebar hingga daerah. Jaringan tersebut dinilai berpotensi mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM.

“DNIKS punya mitra Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang banyak di desa-desa. Tentu ini menjadi potensi yang besar untuk kita kerjasamakan dengan Kementerian Koperasi,” kata Ferry saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum DNIKS A Effendy Chorie di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Ferry, keterlibatan DNIKS dapat membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat di tingkat bawah sekaligus memperkuat sasaran program koperasi agar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

Ia mengatakan KDMP tidak hanya diarahkan sebagai tempat distribusi barang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa. Koperasi diharapkan dapat menjadi wadah produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, hingga pengembangan usaha masyarakat.

“Keberadaan koperasi di desa itu menandakan bahwa negara hadir. Barang-barang produk UMKM desa bisa dijual di sana. Di sisi lain, barang-barang subsidi tidak lagi dikuasai tengkulak dan rentenir, sehingga masyarakat desa bisa membeli barang dengan harga murah,” ujar Ferry.

Ferry juga menilai penguatan koperasi perlu membuka akses yang lebih luas bagi produk UMKM dan masyarakat desa untuk masuk ke rantai pasok yang lebih besar.

Ia mencontohkan produk kebutuhan sehari-hari seperti kecap dan minyak goreng yang menurutnya masih memiliki peluang untuk diproduksi lebih banyak oleh UMKM.

Program KDMP sendiri terus dikembangkan pemerintah. Pada Juli 2026, Ferry menyebut sekitar 83.000 badan hukum KDMP telah selesai. Dari jumlah tersebut, 15.845 KDMP telah menyelesaikan pembangunan fisik, sementara sekitar 19.539 lainnya masih dalam proses pembangunan.

Ferry mengakui pengembangan koperasi desa masih menghadapi persoalan infrastruktur, termasuk akses listrik, internet, air bersih, dan sarana pendukung lainnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena KDMP ditargetkan dapat beroperasi secara modern dan terintegrasi dengan sistem ekonomi digital.

Karena itu, Ferry menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. DNIKS menyambut ajakan kolaborasi tersebut dan menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Ketua Umum DNIKS A Effendy Choirie mengatakan koperasi desa dapat menjadi instrumen pemberdayaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Koperasi desa bisa menjadi instrumen kesejahteraan sosial masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Effendy.