Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir dipicu kombinasi kekurangan pasokan batu bara dengan spesifikasi tertentu dan gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar.
Kondisi tersebut mengganggu aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi dan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo bersama jajaran PLN bahkan dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6/2026), untuk membahas persoalan tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengungkapkan, PLN masih mengalami kekurangan kontrak pasokan batu bara untuk tahun 2026.
“Kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai 154 juta ton, tetapi kesepakatan kontrak batu bara baru terealisasi 134 juta ton. Jadi sekitar 18 atau 20 juta ton yang kurang,” kata Qodari di Jakarta, Senin.
Meski demikian, Qodari menilai kondisi tersebut tidak akan menjadi persoalan serius mengingat Indonesia merupakan produsen batu bara. Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji solusi agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan total batu bara, melainkan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan untuk proses pencampuran (blending) di pembangkit.
Karena itu, pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara untuk memastikan kebutuhan PLN dapat terpenuhi.
“Sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance, agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
Selain persoalan pasokan energi primer, gangguan sistem kelistrikan juga dipicu kendala teknis pada dua pembangkit besar milik independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta mitra PLN.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan dua pembangkit tersebut terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa sehingga kemampuan pasokan daya menurun signifikan.
“Ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” kata Darmawan.
PLN kemudian menurunkan tim bersama mitra untuk mempercepat perbaikan. Hasilnya, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa.
Darmawan memastikan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak Minggu (21/6/2026) dan pemadaman bergilir telah berhasil diminimalisir.
“Kami ingin menyampaikan kabar baik, bahwa mulai kemarin hari Minggu kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemadaman bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Meski kondisi mulai pulih, DPR meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh. Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menilai PLN perlu membenahi manajemen kontrak, distribusi, dan logistik batu bara guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Ia juga menyoroti adanya dua unit pembangkit besar yang sedang menjalani pemeliharaan sehingga mengurangi daya mampu sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.
“Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik,” kata Jamaludin.
