Prabowo Minta Anggaran Pendidikan Daerah Dialokasikan untuk Perbaikan Sekolah, Bukan Program Makan Bergizi Gratis

Foto: Presiden Prabowo menyampaikan keterangannya kepada awak media usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, pada Minggu, 17 November 2024, di Rio de Janeiro, Brasil. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Foto: Presiden Prabowo menyampaikan keterangannya kepada awak media usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, pada Minggu, 17 November 2024, di Rio de Janeiro, Brasil. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar anggaran pendidikan daerah difokuskan untuk perbaikan sekolah, bukan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Generasi.co, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penggunaan anggaran pendidikan di daerah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025), Tito menyampaikan, Prabowo meminta agar dana pendidikan daerah tidak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan untuk peningkatan fasilitas sekolah.

Fokus pada Peningkatan Fasilitas Sekolah

Tito menjelaskan keputusan ini diambil agar dana pendidikan lebih tepat sasaran, yaitu untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah yang masih memprihatinkan di berbagai daerah.

Prabowo menekankan pentingnya memperbaiki kondisi ruang belajar dan fasilitas sekolah seperti toilet yang layak.

“Oleh karena itu, perintah Bapak Presiden kepada kami adalah agar anggaran di daerah yang semula dialokasikan untuk makan bergizi gratis lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah,” ujar Tito.

Tito menegaskan, Prabowo tidak ingin melihat adanya program MBG di sekolah yang justru kondisi bangunannya tidak memadai.

“Karena jangan sampai sekolahnya membangun dapur, tapi ruang kelasnya bocor, kursi miring-miring, dan terutama toilet sekolah yang harus menjadi perhatian utama,” sambungnya.

Program Makan Bergizi Gratis Dilaksanakan Secara Sentralistik

Mendagri Tito Karnavian mengungkap, program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dengan demikian, daerah tidak perlu mengalokasikan dana pendidikan mereka untuk program ini.

Sebaliknya, daerah dapat berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan disewa oleh BGN.

“Kami sudah berdiskusi dengan BGN terkait pelaksanaan program MBG. Daerah bisa menjadi mitra sebagai SPPG yang akan disewa oleh BGN,” jelas Tito.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah pusat berharap agar semua pihak dapat fokus pada tugas masing-masing.

BGN akan mengurus penyediaan dan distribusi makanan bergizi, sementara pemerintah daerah fokus pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Dorong Keterlibatan Masyarakat

Selain peran pemerintah daerah sebagai SPPG, Tito juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung program MBG melalui peningkatan suplai pangan lokal.

“Kami mendorong masyarakat, khususnya peternak dan petani, untuk mengintensifkan suplai bahan pangan yang akan digunakan dalam program MBG,” tambahnya.

Dengan melibatkan masyarakat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam meningkatkan gizi anak sekolah.

Akan tetapi juga sebagai sarana meningkatkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan petani dan peternak.

Optimalisasi Anggaran Pendidikan

Arahan Presiden Prabowo yang meminta agar dana pendidikan difokuskan untuk perbaikan sekolah bukan tanpa alasan.

Berdasarkan data Kemendagri, banyak sekolah di daerah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti toilet yang bersih dan layak, serta ruang kelas yang memadai.

“Untuk anggaran yang sudah ada, khususnya anggaran pendidikan, jangan digunakan untuk program MBG, tetapi lebih baik digunakan untuk memperbaiki sekolah, terutama toilet,” tegas Tito.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kondisi fasilitas sekolah sangat mempengaruhi proses belajar mengajar.

Oleh karena itu, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan setiap sekolah di Indonesia memiliki infrastruktur yang memadai agar siswa dapat belajar dengan nyaman.

Reaksi Pemerintah Daerah

Sejumlah kepala daerah menyambut baik arahan ini, meskipun sebelumnya mereka telah menganggarkan dana untuk program MBG.

Mereka memahami pentingnya fokus pada peningkatan kualitas sekolah sebagai investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan.

“Kami sudah menerima arahan dari pemerintah pusat, dan kami akan menyesuaikan anggaran daerah sesuai dengan instruksi Presiden.”

“Kami juga akan terus bekerja sama dengan BGN untuk memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas fasilitas sekolah,” ujar salah satu kepala daerah yang enggan disebut namanya.

Kolaborasi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bekerja sama dalam menerapkan kebijakan ini agar kualitas pendidikan di Indonesia terus meningkat.

Dengan fokus pada perbaikan infrastruktur sekolah dan pelaksanaan program gizi yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda Indonesia dapat meningkat secara signifikan.

“Kolaborasi ini penting agar anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang esensial dalam pendidikan, sehingga target pembangunan sumber daya manusia dapat tercapai,” tutup Tito.

(BAS/Red)