Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri-menteri koordinator, menteri teknis, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediaman resminya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (5/10/2025).
Pertemuan itu untuk membahas sejumlah program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menindaklanjuti isu aktual seperti robohnya bangunan pondok pesantren.
Presiden memberi arahan konkret, antara lain memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan standar kebersihan dapur-dapur MBG. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam minggu depan dapur-dapur MBG harus sudah dilengkapi alat tes kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan pasokan air hangat, serta perangkat pencegah bakteri dan filter air bersih.
“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci & pengering higienis dilengkapi air hangat & alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih,” demikian tulis takarir unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, dikutip pada Senin (6/10/2025).
Presiden juga menugaskan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk memeriksa dan memperbaiki pondok pesantren yang membutuhkan pengecekan kekuatan struktur bangunan. Instruksi tersebut mencakup pemberian bantuan dan penekanan agar pemilik pesantren memperhatikan proses renovasi atau pembangunan gedung secara benar.
Rangkaian program lain yang dibahas mencakup Koperasi Desa, Kampung Nelayan, ketahanan pangan dan energi, stimulus ekonomi, serta program-program prioritas kabinet lainnya, demikian keterangan Setkab.
Menteri dan pejabat yang tampak hadir dalam rapat antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani, bersama sejumlah pejabat terkait.
Setkab menegaskan perintah-perintah tersebut sebagai langkah cepat pemerintah untuk memperbaiki standar layanan publik dan keselamatan bangunan publik setelah munculnya insiden yang menimbulkan kekhawatiran publik. Pemerintah berjanji melakukan pengecekan lapangan dan melaporkan hasilnya setelah tindak lanjut verifikasi selesai.
