Prabowo Subianto ke Kantor Sri Mulyani, Kebijakan PPN 12 Persen Bakal Diumumkan?

Foto: Presiden RI Prabowo Subianto (Istimewa)
Foto: Presiden RI Prabowo Subianto (Istimewa)

Presiden RI Prabowo Subianto ke kantor Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, menjelang akhir tahun. Kebijakan PPN 12 persen akan diumumkan?

Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto, berkunjung ke Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sore hari ini, Senin (31/12/2024), menjelang penutupan tahun 2024.

Prabowo Subianto tiba di Gedung Djuanda 1, Kemenkeu, sekitar pukul 15.15 WIB.

Kehadirannya langsung menarik perhatian publik, mengingat momentum akhir tahun sering kali menjadi waktu untuk pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan fiskal.

Presiden datang menggunakan kendaraan dinas jenis Mobil Maung berwarna putih, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indrawijaya.

Setibanya di lokasi, Prabowo langsung menuju Lantai Mezzanine di Gedung Djuanda 1, tempat berlangsungnya rapat bersama jajaran Kemenkeu.

Sri Mulyani Paparkan Kondisi Kas Negara

Di ruangan rapat, tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut kedatangan Presiden.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Sri Mulyani memaparkan sejumlah rincian terkait kondisi kas negara saat ini.

Informasi ini diyakini menjadi dasar untuk evaluasi dan perencanaan anggaran menjelang tahun baru 2025.

“Rapat ini penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan fiskal yang sehat di tengah tantangan global,” ujar seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Kemenkeu maupun Istana mengenai detail hasil rapat tersebut.

Isu Kebijakan PPN 12 persen Mengemuka

Di tengah berlangsungnya rapat, beredar spekulasi bahwa Prabowo Subianto mungkin akan mengumumkan kebijakan baru terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Isu ini memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pengamat ekonomi, mengingat kebijakan tersebut dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, saat dikonfirmasi oleh wartawan terkait kabar tersebut, menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi resmi.

“Saya tidak tahu soal itu. Kalau ada, pasti kami akan diberitahu,” kata Misbakhun singkat.

Spekulasi dan Harapan Publik

Kunjungan Presiden ke Kemenkeu di penghujung tahun ini menjadi sorotan karena dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi menjelang tahun 2025.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa kebijakan PPN 12 persen, jika benar diberlakukan, dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.

Namun, pengamat fiskal dari Institute for Economic Reform, Ahmad Fadli, mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan insentif yang mendukung sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

“PPN 12 persen harus dibarengi dengan perlindungan terhadap UKM agar tidak menimbulkan beban tambahan di tengah pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Agenda Tertutup, Publik Menunggu Keputusan

Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Publik hanya bisa menunggu pengumuman resmi yang mungkin akan disampaikan dalam beberapa hari mendatang.

Kunjungan ini menegaskan pentingnya koordinasi antara Presiden dan Kemenkeu dalam mengelola anggaran negara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Kemenkeu jelang tutup tahun menjadi momen penting yang penuh spekulasi.

Publik menantikan keputusan yang akan diambil, terutama terkait isu PPN 12 persen.

Apapun hasilnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

(BAS/Red)