Presiden Prabowo Subianto mengaku resah atas maraknya aksi premanisme berkedok ormas yang mengganggu iklim usaha.
Generasi.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto sampaikan keresahannya terhadap maraknya aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Ormas tersebut, menurut Prabowo Subianto telah mengganggu iklim investasi dan dunia usaha nasional.
Keresahan Prabowo itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat berikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Mei 2025.
“Tidak boleh ada aksi-aksi premanisme, apalagi dibungkus dengan organisasi tertentu yang mengatasnamakan ormas,”
“tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif,” ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, “Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah.”
Pemerintah Koordinasi dengan Penegak Hukum
Untuk menanggapi fenomena ini, Presiden Prabowo telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna mencari solusi yang tepat.
Salah satu langkah yang dibahas adalah kemungkinan pembinaan terhadap ormas-ormas yang dinilai menyimpang dari fungsi sosialnya agar tidak mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta iklim usaha yang sehat.
“Kalau memang ditemukan adanya tindak pidana, ya tentu akan diberi sanksi. Apalagi jika tindakannya sudah melewati batas toleransi hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Prasetyo.
Premanisme Menghambat Investasi Strategis
Salah satu kasus yang memicu perhatian pemerintah adalah gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat.
Proyek strategis ini sempat terganggu akibat ulah oknum yang mengatasnamakan ormas dan meminta imbalan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), kepada pihak pengembang.
Masalah ini pertama kali mencuat setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerima laporan dari markas besar BYD di Shenzhen, Tiongkok, saat melakukan kunjungan kerja.
Eddy menegaskan bahwa investasi seperti BYD harus dijamin keamanannya oleh pemerintah Indonesia.
“Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus ditindak tegas,” ujar Eddy melalui unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa, 22 April 2025.
Menurut Eddy, gangguan terhadap investor asing bisa menurunkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia dan memperlambat proses industrialisasi serta hilirisasi nasional.
Penanganan Tak Bergantung pada Satgas
Mensesneg Prasetyo juga menjelaskan pemberantasan premanisme tidak harus menunggu pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus.
Sebab, Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memiliki kewenangan dan mekanisme dalam menertibkan ormas bermasalah.
“Kalau itu terjadi di daerah, kabupaten, atau provinsi, dan sudah mengarah ke tindak kriminal, maka pihak kepolisian dapat langsung turun tangan.”
“Jadi mekanismenya sudah berjalan, tidak perlu menunggu pembentukan Satgas atau tim khusus,” jelasnya.
Bali Tolak Ormas dari Luar Daerah
Penolakan terhadap ormas yang dinilai meresahkan juga terjadi di Provinsi Bali.
Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya mendapat penolakan dari masyarakat Pulau Dewata.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan bahwa Bali tidak memerlukan ormas dari luar untuk menjaga ketertiban wilayah.
Menurut Giri Prasta, Bali telah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui keberadaan pecalang petugas keamanan desa adat yang selama ini terbukti efektif menjaga stabilitas dan membantu TNI-Polri.
“Di Bali, kita sudah memiliki aparatur negara seperti TNI dan Polri. Ditambah lagi, dari lebih dari 1.400 desa adat yang ada,”
“Semuanya memiliki pecalang yang bertugas menjaga estetika dan keamanan wilayah adatnya masing-masing,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Senin, 5 Mei 2025.
Pemerintah Diminta Tegas
Meningkatnya kasus premanisme berkedok ormas mendorong desakan agar pemerintah bersikap tegas.
Selain membina ormas yang masih bisa diarahkan, pemerintah bersama aparat penegak hukum juga diminta untuk menindak tegas ormas yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, agar tidak merusak citra negara sebagai destinasi investasi.
Langkah tegas dan terukur dari pemerintah dianggap penting untuk menjaga kepercayaan investor, keamanan masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum di tanah air.
(BAS/Red)
