Rencana Pembangunan Kampung Haji di Kota Makkah, Hidayat Nur Wahid: Sunnah Hasanah

Foto Ilustrasi: Pemerintah dan DPR tengah membahas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Usulan biaya dari Kemenag sebesar Rp 93 juta dirasionalisasi oleh DPR agar di bawah Rp 90 juta/ (Istimewa)
Foto Ilustrasi: Pemerintah dan DPR tengah membahas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Usulan biaya dari Kemenag sebesar Rp 93 juta dirasionalisasi oleh DPR agar di bawah Rp 90 juta/ (Istimewa)

Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung penuh rencana Presiden Prabowo membangun Kampung Haji Indonesia di Makkah demi menekan biaya haji dan memperkuat ekosistem layanan jemaah.

Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengembangkan ekosistem haji, termasuk rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Kota Makkah, Arab Saudi.

Menurut Hidayat, pembangunan Kampung Haji Indonesia akan menjadi terobosan penting yang berdampak signifikan terhadap efisiensi biaya haji.

Ia menyebut, dengan terealisasinya gagasan tersebut, layanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia akan lebih terintegrasi dan murah.

“Jika ide Presiden Prabowo ini dapat diwujudkan, maka akan menjadi sunnah hasanah yang membawa manfaat besar bagi jemaah Indonesia.”

“Tidak hanya untuk haji, tetapi juga dapat digunakan sepanjang tahun untuk jemaah umrah,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia menambahkan bahwa salah satu komponen terbesar dalam biaya haji adalah akomodasi dan konsumsi selama di Makkah.

Dengan kepemilikan akomodasi sendiri melalui Kampung Haji Indonesia, pemerintah Indonesia bisa menekan beban biaya yang selama ini harus ditanggung jemaah.

Lobi Tingkat Tinggi dengan Kerajaan Arab Saudi

Politikus PKS ini menyampaikan, agar rencana tersebut benar-benar terlaksana, dibutuhkan lobi berkelanjutan di tingkat tertinggi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi.

Ia berharap dalam kunjungan kenegaraan terdekat, Presiden Prabowo dapat memastikan komitmen dari otoritas Saudi agar izin pembangunan segera diberikan.

“Presiden harus memprioritaskan realisasi pembangunan kampung haji ini. Jika berhasil, ini akan membawa maslahat besar bagi kedua belah pihak,” lanjutnya.

Komponen Biaya Harus Rasional

Lebih lanjut, Hidayat menyoroti tingginya harga tiket pesawat yang selama ini menjadi beban besar dalam ongkos haji.

Ia menilai, meskipun sebagian besar penerbangan haji ditangani oleh maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, tarif yang dikenakan masih berada pada level yang sama dengan maskapai asing.

“Jangan sampai skenario mahalnya biaya juga terjadi saat Kampung Haji selesai dibangun. Idealnya, tarif akomodasi di kampung haji lebih murah dibandingkan sewa hotel di Makkah,” tegasnya.

Dorong BPKH Tingkatkan Nilai Manfaat

Dalam hal pembiayaan, Hidayat juga meminta pemerintah agar mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk lebih inovatif dan efektif dalam mengelola dana jemaah.

Tujuannya agar nilai manfaat yang dihasilkan meningkat dan bisa digunakan sebagai subsidi tambahan bagi calon jemaah haji.

“Pemerintah perlu mempelajari pola subsidi yang diterapkan oleh Malaysia, yang memberikan potongan biaya hingga 62 persen kepada jemaah dari kategori B40.”

“Jika Indonesia ingin lebih murah dari Malaysia, kita harus bisa mengungguli kebijakan mereka,” paparnya.

Hidayat menyebut, berbagai langkah dapat diambil untuk menurunkan biaya haji, di antaranya efisiensi masa tinggal di Makkah dan Madinah yang dapat dikurangi dari 41 hari menjadi 30 hari, rasionalisasi tarif tiket, penghapusan pajak untuk layanan perhajian, dan percepatan realisasi revisi UU Haji dan Umrah serta UU tentang BPKH.

“Kami di Komisi VIII terus memperjuangkan hal ini dalam berbagai rapat kerja dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.”

“Jika seluruh komponen ini bisa diwujudkan, maka keinginan Presiden Prabowo agar biaya haji Indonesia lebih murah dari Malaysia bukan hal mustahil,” pungkas Hidayat.

Fokus Ibadah, Ringankan Beban Jemaah

Dengan penurunan biaya, lanjut Hidayat, jemaah akan lebih fokus pada pelaksanaan ibadah tanpa terlalu terbebani urusan biaya.

Ia berharap kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pelayanan haji yang lebih adil, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar penghematan, tetapi agar para jemaah bisa lebih khusyuk dalam menunaikan ibadah dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur, serta membawa berkah untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tutupnya.

(mpr.go.id)