Sekjen Gerindra Sugiono minta Bupati Pati Sudewo tanggap aspirasi warga soal lonjakan PBB. Partai terus memantau protes dan serukan kebijakan yang pro-rakyat kecil.
Generasi.co, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyampaikan pernyataan resmi terkait gelombang protes masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap kebijakan Bupati Sudewo, yang juga merupakan kader partainya.
Sugiono menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik sebelum menetapkan kebijakan apa pun.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tegas Sugiono dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (14/8/2025).
Ia mengingatkan kepala daerah dari Partai Gerindra memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan rakyat kecil, sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” jelas Sugiono.
Ia menambahkan partai terus mengikuti perkembangan situasi di Pati dan mengapresiasi semua pihak yang membantu menurunkan ketegangan.
“Kami berterima kasih atas upaya menjaga kondusivitas di tengah dinamika aspirasi publik yang muncul,” ujarnya.
Tuntutan Mundur hingga Kritik Tajam terhadap Bupati Sudewo
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman turut menanggapi polemik di Pati.
Ia menyebut protes warga buntut kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada lonjakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, merupakan bentuk resistensi yang wajar.
“Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo dari jabatan kepala daerah. Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal,” ujar Herman dalam sebuah diskusi, pada Rabu (13/8).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak hanya memberatkan masyarakat, tetapi juga diambil tanpa pelibatan publik yang memadai.
“Kedua, respons dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan, memancing kekecewaan publik di Pati,” tambahnya.
Menurut Herman, sebagai pemimpin daerah, Sudewo seharusnya terlebih dahulu berdialog dengan masyarakat sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru.
(BAS/Red)
