Banjarmasin – Demi memperkuat sinergi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan kolaborasi erat antara lembaga negara dengan perguruan tinggi.
Kolaborasi tersebut penting untuk mengembangkan SDM unggul, memperluas jejaring akademik dan kebangsaan, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dan lembaga negara dalam menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.
Hal itu direalisasikan melalui kerja sama antara Sekretariat Jenderal MPR RI dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2026–2031.
Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M., dan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., di Ruang Rapat Wasaka 3, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (7/5/2026).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat Setjen MPR RI, Rosy Romadiana Pasaribu, S.IP., M.Si.; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR RI, Rosando, S.IK., M.Si., M.H.; jajaran pejabat eseon IV Setjen MPR RI.
Turut hadir Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Humas, dan Sistem Informasi, Dr. Ir. Yusuf Azis, M.Sc., para dekan fakultas beserta jajaran, kepala lembaga, kepala UPA, kepala BAK, dan civitas akademika ULM.
Dalam sambutannya, Siti Fauziah menyampaikan apresiasi atas kontribusi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa, termasuk melalui program bantuan biaya pendidikan dan pendekatan “jemput bola” kepada mahasiswa.
“Saya sangat bersyukur, Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ke sini. MPR sudah sering bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat melalui FGD, FKP, dan berbagai kegiatan lainnya,” ujarnya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI ini juga menyoroti komitmen ULM dalam membantu mahasiswa yang kurang mampu, serta inovasi kampus dalam memastikan keberlanjutan pendidikan.
“Saya sangat salut, universitas ini bisa membiayai mahasiswa yang kurang mampu, bahkan menerapkan metode jemput bola, dimana kampus yang mendatangi mahasiswanya. Itu sangat bagus dan bisa dicontoh kampus lain,” tambahnya.
Ibu Titi, sapaan akrab Siti Fauziah, juga mengapresiasi besarnya skala kampus Universitas Lambung Mangkurat yang memiliki dua lokasi utama di Banjarmasin dan Banjarbaru, serta jumlah mahasiswa yang mencapai puluhan ribu.
Kerja sama MPR RI dengan ULM, lanjutnya, akan terus diperkuat melalui berbagai program seperti Focus Group Discussion (FGD), Forum Kajian Permusyawaratan (FKP), hingga program magang dan praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa.
Selain itu, Ibu Titi juga menyinggung bahwa hasil FGD nantinya akan menjadi bahan masukan penting bagi Badan Pengkajian MPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di masa mendatang.
Salah satu tema yang akan dibahas yaitu hukum lingkungan, yang dinilai relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan yang masih memiliki kawasan hijau cukup luas, khususnya di wilayah Banjarbaru.
“Pemilihan tema hukum lingkungan ini sangat tepat. Kita lihat Kalimantan masih banyak wilayah hijau yang perlu dijaga,” katanya.
Ibu Titi berharap melalui kerja sama ini dapat memperkuat kontribusi akademisi dalam memberikan masukan terhadap pembangunan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya melalui kolaborasi berkelanjutan antara MPR RI dan perguruan tinggi.
“Saya berharap kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan serta penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap kerja sama ini membawa manfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.
Ahmad menjelaskan bahwa ULM merupakan perguruan tinggi pertama di Kalimantan yang kini terus memperluas akses pendidikan melalui Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.
“ULM berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas. Kami ingin anak-anak daerah tetap bisa kuliah tanpa terbebani biaya hidup yang tinggi dengan menghadirkan layanan pendidikan lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ahmad juga menegaskan komitmen ULM untuk menjaga akses pendidikan yang adil dan terjangkau bagi mahasiswa.
“Sejak 2014 hingga sekarang, ULM tidak pernah menaikkan UKT. Selama saya menjadi rektor, kami berupaya agar pendidikan tetap bisa diakses semua kalangan,” pungkasnya.
