Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengkaji ulang rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengkaji ulang rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, kebijakan itu perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diimplementasikan.
“Saya belum secara lengkap membaca pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru, yang mungkin perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/4/2025) .
Dasco juga menyoroti perlunya respons dari DPRD Jawa Barat terkait rencana tersebut, mengingat karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda.
“Saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD Jabar. Tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah kan karakteristiknya berbeda-beda,” tambahnya .
Program Pendidikan Karakter di Barak Militer
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya mengungkapkan rencana untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter.
Program ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2 Mei 2025 dan akan dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah yang dianggap rawan .
Dedi menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
“Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya,” ujar Dedi .
Menurut Dedi, siswa yang mengikuti program ini akan tetap melaksanakan proses belajar mengajar secara normal di barak militer, dengan guru yang mengajar di tempat tersebut.
“Tetap belajar, mereka tetap melaksanakan belajar mengajar. Cuma bedanya mereka melaksanakan itu di area kompleks militer atau Polri, nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia berasal untuk berkunjung,” jelas Dedi .
Respons dari Berbagai Pihak
Rencana ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerhati hak asasi manusia.
Lembaga Imparsial mendesak Gubernur Dedi Mulyadi untuk menghentikan rencana tersebut, karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berpotensi memperkuat budaya kekerasan dalam dunia pendidikan .
Sementara itu, TNI menyambut baik ide tersebut dan siap memberikan pembinaan yang berfokus pada penguatan karakter, meliputi pendidikan etika, pengetahuan umum, keterampilan pertanian, serta pelatihan kedisiplinan.
(BAS/Red)
