Sufmi Dasco Terima Audiensi KSPI dan Pensiunan PT Pos, Bahas Masalah Pensiun & Upah

Sufmi Dasco Terima Audiensi KSPI dan Pensiunan PT Pos, Bahas Masalah Pensiun & Upah (Sumber: Media DPR RI)
Sufmi Dasco Terima Audiensi KSPI dan Pensiunan PT Pos, Bahas Masalah Pensiun & Upah (Sumber: Media DPR RI)

Sufmi Dasco Ahmad tampung aspirasi pekerja dan pensiunan PT Pos soal program pensiun dan sistem kerja.

Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/6/2025).

Pertemuan ini menjadi wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, khususnya terkait kebijakan perusahaan yang dianggap berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka. Menurut Dasco, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut menyangkut masalah yang telah berlangsung cukup lama.

“Kami telah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja, dan segera akan kami koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan direksi PT Pos Indonesia,” ucap Dasco dikutip dari Media DPR RI, Rabu (11/6).

Salah satu isu utama yang dibahas adalah ketidakpastian mengenai program pensiun. Kebijakan yang sempat diberlakukan, kemudian dicabut, dan dikembalikan lagi ini dianggap menyulitkan para pensiunan. Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan adalah sistem pengupahan dan pola kerja di lingkungan PT Pos Indonesia. Para pekerja menuntut perubahan status kerja mereka dari mitra menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT).

“Hal ini menjadi fondasi bagi buruh agar bisa memperoleh hak-hak normatif, seperti tunjangan yang selama ini mereka rasakan belum terpenuhi,” katanya.

Selain masalah internal perusahaan, audiensi juga menyinggung keberatan terhadap rencana penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3.

Dasco menegaskan bahwa pertemuan ini adalah langkah awal DPR untuk mendorong pembenahan di tubuh BUMN, terutama di sektor layanan publik seperti PT Pos Indonesia.

(BAS/Red)