Penegakan hukum di Indonesia terus menjadi sorotan akibat dugaan ketidakpastian hukum dan lemahnya independensi institusi penegak hukum. Apa langkah yang perlu diambil untuk memulihkan kredibilitasnya?
Generasi.co, Jakarta – Ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika masyarakat dan aparatur negara memiliki kepercayaan serta rasa hormat terhadap institusi penegak hukum.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, derajat kredibilitas institusi penegak hukum di Indonesia terus menjadi sorotan.
Tidak hanya menjadi bahan kritik, wajah penegakan hukum yang buram bahkan memunculkan keluh kesah masyarakat luas.
Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, menegaskan pentingnya semua pihak dalam institusi penegak hukum untuk mengambil langkah konkret dalam memulihkan kepercayaan dan kehormatan mereka.

“Indonesia adalah negara hukum, namun wajah penegakan hukum saat ini tampak semakin buram di mata masyarakat,” ujar Bambang dalam sebuah diskusi baru-baru ini dikutip redaksi generasi.co dari laman mpr.go.id, Rabu (11/12/2024).
Aspirasi Masyarakat: Hentikan “Sinetron” Penegakan Hukum
Masyarakat Indonesia menghendaki agar fenomena yang disebut sebagai “sinetron” penegakan hukum segera dihentikan.
Ungkapan seperti “tidak ada kepastian hukum” kini sering terdengar tidak hanya di kalangan akademisi dan profesional, tetapi juga di tingkat akar rumput.
Persepsi buram ini semakin diperkuat oleh sejumlah kasus yang viral di media sosial, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum.
Beberapa kasus yang mencuat antara lain:
- Kasus Supriyani – seorang guru yang dituduh menganiaya muridnya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
- Kasus Vina di Cirebon – kematian yang penuh misteri hingga kini belum mendapatkan kejelasan.
- Kasus Korupsi Besar – banyak yang tidak ditangani secara optimal, bahkan cenderung diabaikan.
Rekayasa dan Ketidakpastian Proses Hukum
Publik semakin skeptis terhadap integritas penegak hukum. Beberapa kasus mencerminkan dugaan rekayasa hukum, mulai dari manipulasi bukti hingga vonis yang tidak adil.
Misalnya, vonis bebas yang diterima Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera di Surabaya menciptakan kegemparan, terutama setelah tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) karena dugaan suap.
Tidak hanya itu, pengungkapan praktik makelar kasus oleh seorang pensiunan Mahkamah Agung semakin memperburuk citra institusi hukum.
Dari penangkapan tersebut, aparat berhasil menyita uang tunai hampir satu triliun rupiah serta puluhan kilogram emas.
Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Penegak Hukum
Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga peradilan mengalami penurunan signifikan. Faktor penyebabnya mencakup:
- Korupsi: Banyak oknum hakim, jaksa, dan polisi terjerat kasus korupsi.
- Keterlibatan dalam Narkoba: Beberapa penegak hukum terlibat dalam jaringan narkotika.
- Gaya Hidup Mewah: Aparat hukum dianggap hidup mewah yang tidak mencerminkan nilai integritas.
- Kepura-puraan dalam Penanganan Kasus Besar: Penanganan kasus korupsi skala besar dianggap hanya formalitas tanpa hasil nyata.
Dampak Buruk Ketidakpastian Hukum
Ketidakpastian hukum yang terus berlangsung memiliki dampak serius, terutama pada ketertiban umum. Ketika rasa keadilan masyarakat terlecehkan, legitimasi hukum kehilangan daya pikatnya.
Hal ini membuka peluang bagi individu atau kelompok untuk bertindak di luar norma hukum.
Bambang Soesatyo menegaskan, “Institusi penegak hukum perlu mengutamakan integritas dan mengembalikan independensi mereka dari tekanan kekuasaan. Jika tidak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan sepenuhnya.”
Harapan dan Langkah Pemulihan
Untuk memulihkan kredibilitas institusi penegak hukum, diperlukan langkah-langkah tegas dan konsisten:
- Penguatan Pengawasan Internal: Memberikan sanksi tegas kepada oknum penegak hukum yang melanggar aturan.
- Peningkatan Kesejahteraan Penegak Hukum: Meminimalkan godaan korupsi dengan memastikan kesejahteraan yang memadai.
- Pendidikan Etika dan Integritas: Menanamkan nilai moral yang kuat sejak pendidikan dasar penegak hukum.
- Transparansi Proses Hukum: Membuka akses informasi terkait proses hukum kepada publik untuk mencegah manipulasi.
Masyarakat berharap bahwa institusi penegak hukum mampu menunjukkan perubahan nyata.
Tanpa langkah signifikan, sulit membayangkan bagaimana kepercayaan publik dapat dipulihkan sepenuhnya.
Buramnya wajah penegakan hukum di Indonesia merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh semua pihak.
Dengan langkah konkret dan komitmen bersama, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.
Tanpa itu, ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang baik akan sulit dicapai.