Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung usulan Presiden Prabowo untuk melantik kepala daerah pada 20 Februari demi kepastian hukum dan percepatan pelayanan publik.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melantik kepala daerah hasil Pilkada Serentak pada 20 Februari mendatang.
Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.
Eddy menilai bahwa pelantikan kepala daerah pada tanggal tersebut merupakan jalan tengah terbaik antara kepastian hukum dan urgensi pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin definitif yang dapat segera bekerja untuk kepentingan daerahnya.
“Saya yakin dan percaya bahwa prioritas Pak Prabowo adalah memberikan pelayanan secepatnya kepada masyarakat di daerah dengan pemimpin yang definitif,” ujar Eddy Soeparno, Senin (3/2/2025).
Menghormati Proses Hukum dan Keputusan Mahkamah Konstitusi
Eddy juga menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk mempercepat pelantikan kepala daerah tetap memperhatikan aspek hukum yang berlaku.
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah adanya sengketa hasil Pilkada yang masih diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Namun, di sisi lain Pak Prabowo juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan sepenuhnya menghormati proses pengadilan sengketa Pilkada yang sedang berjalan di MK,” lanjutnya.
Dengan demikian, pelantikan kepala daerah pada 20 Februari dinilai sebagai langkah yang tepat agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aspek legalitas yang sedang berproses.
Pelantikan Cepat, Pelayanan Publik Lebih Optimal
Menurut Eddy, percepatan pelantikan kepala daerah juga akan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di daerah.
Masyarakat memerlukan kepemimpinan yang stabil dan definitif agar program-program pembangunan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan administratif.
“Saya menyambut baik rapat yang kondusif antara Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri terkait agenda pelantikan kepala daerah. Lebih cepat bekerja untuk rakyat lebih baik, sepanjang sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Eddy.
Ia juga mengajak semua pihak untuk mendukung keputusan pemerintah terkait tanggal pelantikan kepala daerah agar tidak terjadi ketidakpastian di tingkat daerah.
“Kita hormati dan dukung keputusan pemerintah mengenai tanggal definitif pelantikan kepala daerah,” tambahnya.
Dukung Agenda Retreat Kepala Daerah Pasca-Pelantikan
Selain mendukung pelantikan kepala daerah pada 20 Februari, Eddy Soeparno juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana retreat bagi para kepala daerah setelah pelantikan serentak.
Agenda retreat ini diharapkan menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah agar terjalin sinergi yang baik dalam menjalankan program-program pembangunan.
“Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai, dan apa pun latar belakang partai dari kepala daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Eddy.
Sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Cianjur, Eddy menekankan pentingnya kolaborasi antara semua elemen pemerintahan guna memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Indonesia Maju
Dengan adanya pelantikan kepala daerah secara serentak pada 20 Februari dan program retreat setelahnya, diharapkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin kuat.
Semua kepala daerah yang telah terpilih diharapkan dapat bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya tanpa terhambat dinamika politik pasca-Pilkada.
Eddy menegaskan bahwa saat ini adalah waktu untuk bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.
Dengan kepemimpinan daerah yang definitif dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, program-program pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
“Sekarang saatnya bekerja untuk rakyat. Dengan adanya kepastian hukum, pelantikan yang cepat, dan sinergi yang baik, kita bisa memastikan pemerintahan berjalan optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(BAS/Red)
