JAKARTA, Generasi.co — Rencana pemerintah untuk mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa menuai sorotan tajam. Menengahi polemik yang mulai memanas, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengambil langkah tegas dengan meminta pemerintah menunda seluruh proses realisasi impor tersebut.
Langkah intervensi ini diambil Dasco untuk memastikan bahwa kebijakan berskala masif tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru, terutama saat Presiden Prabowo Subianto tengah melangsungkan lawatan di luar negeri.
Tunggu Evaluasi Kepala Negara dan Pelaku Industri Lokal
Menurut Dasco yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, kebijakan pengadaan armada dalam jumlah raksasa ini mutlak memerlukan pembahasan mendetail bersama Kepala Negara.
“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” tegas Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Lebih lanjut, Dasco meyakini bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan masukan secara komprehensif. Ia memastikan pemerintah akan duduk bersama pelaku usaha dalam negeri dan mengkalkulasi ulang kesiapan serta kapasitas industri otomotif nasional sebelum memberikan persetujuan akhir.
Pemerintah Melunak, Menkop Apresiasi Arahan Dasco
Permintaan penundaan dari pimpinan lembaga legislatif ini langsung direspons positif oleh pihak eksekutif. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyatakan sepakat untuk menahan laju kebijakan tersebut dan berjanji akan duduk bersama DPR untuk mencari solusi terbaik.
“Saya menyampaikan keputusan dari Pak Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan DPR RI yang minta penundaan itu, kita apresiasi dan merupakan langkah yang tepat untuk tidak kemudian menimbulkan kontroversi yang lebih jauh,” ungkap Ferry, Kamis (26/2/2026).
Ferry juga mengakui bahwa pemerintah telah menampung berbagai pandangan keberatan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serikat buruh, hingga pelaku industri otomotif nasional.
“Semata-mata tidak hanya soal sekedar lebih murah, tetapi juga untuk tetap mempertahankan atau justru bahkan kita bisa mengembangkan industri otomotif nasional kita, industrinya plus buruh dan pekerjanya,” sambung Ferry meluruskan komitmen pemerintah.
Latar Belakang Proyek Kendaraan Koperasi Desa
Sebagai informasi, pengadaan kendaraan ini sedianya merupakan mandat Presiden Prabowo untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna memperlancar arus mobilitas barang dan logistik desa.
Rencana awal impor yang dieksekusi melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) tersebut mencakup 105.000 unit dari pabrikan otomotif India, dengan rincian:
- 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd (M&M).
- 35.000 unit mobil pikap ukuran 4×4 dari Tata Motors.
- 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Kini, nasib ribuan armada operasional KDKMP tersebut harus menunggu evaluasi lanjutan setibanya Presiden Prabowo di Tanah Air.
