Generasi.co, LAMPUNG – Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung (Unila) menemukan unsur-unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam laporan seorang mahasiswi pascasarjana terhadap dosen berinisial RF. Hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan universitas untuk menjadi dasar penentuan tindakan administratif.
Dosen yang dilaporkan itu juga disebut menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi). Namun, PPKPT belum menentukan tingkat sanksi yang perlu dijatuhkan, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan pemeriksaan telah dilakukan terhadap mahasiswi pelapor maupun dosen terlapor. Dari pemeriksaan tersebut, tim menemukan sejumlah unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” kata Sukarmin, Senin (9/11/2026).
Sukarmin menjelaskan, PPKPT tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kesalahan seseorang secara pidana. Karena itu, temuan tim menjadi dasar rekomendasi administratif kepada pimpinan kampus, bukan penetapan bersalah dalam proses hukum pidana.
Regulasi yang berlaku mengatur tiga tingkatan sanksi administratif bagi pelanggaran tersebut. Sanksi paling berat dapat berupa pemberhentian atau pemecatan.
“Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya,” ujarnya.
Selain melalui mekanisme administratif kampus, perkara tersebut juga dapat ditempuh melalui jalur hukum. Sukarmin menyebut penyelesaian nonlitigasi atau restorative justice dimungkinkan apabila kedua belah pihak menyepakatinya.
Jika tidak tercapai kesepakatan, korban maupun pihak terlapor tetap memiliki hak untuk membawa perkara tersebut ke ranah hukum.
PPKPT Unila juga menyediakan pendampingan melalui tim advokasi kampus maupun Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) apabila mahasiswi pelapor ingin melaporkan dugaan kekerasan seksual itu kepada aparat penegak hukum.
“Kami siapkan bantuan melalui tim advokasi Unila atau melalui BKBH yang ada di kampus apabila korban memerlukan pendampingan untuk melakukan pelaporan,” jelas Sukarmin.
