Generasi.co, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memperluas evaluasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara di tengah agenda transformasi BUMN.
Pernyataan itu disampaikan Firnando menyusul hasil evaluasi Danantara terhadap PT Pos Indonesia yang menemukan dugaan persoalan tata kelola, termasuk indikasi rekayasa keuangan.
“Proses evaluasi seperti ini merupakan langkah yang tepat dan perlu terus diperkuat,” kata Firnando dalam keterangan pers, Minggu (5/7/2026).
Ia menilai langkah Danantara menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi evaluasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah.
Menurut Firnando, Danantara memiliki peran strategis untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan tata kelola di lingkungan BUMN sesuai kewenangannya.
Karena itu, setiap temuan yang diperoleh melalui proses due diligence maupun evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum.
Firnando menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMN menjadi semakin penting seiring upaya pemerintah melakukan transformasi dan penataan (streamlining) perusahaan negara. Penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi kunci agar BUMN memiliki tata kelola yang sehat, efisien, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang optimal.
Ia berharap evaluasi terhadap PT Pos Indonesia menjadi titik awal pembenahan yang lebih luas di seluruh BUMN.
“BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Firnando menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Danantara maupun seluruh BUMN guna memastikan proses transformasi berjalan secara akuntabel dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya.
Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengungkapkan PT Pos Indonesia tengah menjalani pembenahan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil due diligence dan evaluasi, Danantara menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
“Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rohan.
Ia menegaskan seluruh persoalan yang membebani perusahaan akan diselesaikan secara bertahap. Danantara, lanjutnya, tidak memberi ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan dan akan menindaklanjuti seluruh temuan secara profesional, transparan, serta sesuai proses hukum.
“Prioritas kami adalah memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan mandatnya secara optimal bagi masyarakat,” ujar Rohan.
