Generasi.co, JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah tengah mendorong perubahan struktur atau “revolusi ekonomi” untuk mengurangi dominasi korporasi besar dalam penguasaan sumber daya di Indonesia.
Ferry mencontohkan dominasi tersebut pada sektor perkebunan kelapa sawit. Dari total 16 juta hektare lahan sawit nasional, sebanyak 52 persen dikuasai segelintir korporasi besar.
Sementara itu, puluhan juta petani rakyat hanya menguasai 43 persen lahan sawit. Sisanya merupakan lahan milik PTPN.
“Ilustrasi ini menjelaskan tentang apa yang disampaikan tadi, bahwa memang ada segelintir pemilik modal yang menguasai sumber daya di Indonesia,” ujar Ferry saat memberikan sambutan pada Diskusi Pra-Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam bertema Gerakan Koperasi Revolusi Ekonomi Indonesia di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut Ferry, dominasi tersebut merupakan bagian dari pergeseran sistem ekonomi setelah kemerdekaan. Sistem ekonomi yang semula berbasis kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan, kata dia, kemudian tergantikan oleh nilai kapitalistik dan individualistik akibat diserahkan pada mekanisme pasar bebas.
“Di situlah mulainya penguasaan kepada swasta, korporasi yang semakin besar dan meminggirkan BUMN serta koperasi. Lebih dari 30 tahun berlangsung, hingga kemudian Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa negara harus hadir lagi untuk mengatur sistem dan praktik ekonomi kita kembali kepada konstitusi. Di sinilah sebenarnya revolusi itu dimulai,” tegas Ferry.
Ferry mengaitkan gagasan tersebut dengan sejarah Syarikat Islam yang didirikan H.O.S. Tjokroaminoto untuk menentang kolonialisme Belanda. Menurut dia, Syarikat Islam menjadi pihak yang pertama kali menggagas kemerdekaan melalui pembentukan pemerintahan sendiri atau Zelfbestuur, yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian koperasi.
Sebagai bentuk kehadiran negara, Ferry mengatakan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dijadikan infrastruktur ekonomi pemerintah hingga tingkat tapak. Melalui program tersebut, pemerintah untuk pertama kalinya memiliki jaringan infrastruktur ekonomi langsung di desa-desa.
Ferry berharap Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam dapat memperkaya gagasan strategis agar perubahan ekonomi berjalan lebih cepat menuju kemandirian ekonomi rakyat.
Presiden Lajnah Tanfidziah Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan dakwah ekonomi dan penguatan koperasi telah menjadi prioritas utama sejak Kongres Syarikat Islam 2010. Langkah tersebut diarahkan untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang kian melebar.
“Koperasi merupakan jalan yang tepat untuk mengembalikan kesadaran ekonomi rakyat. Dakwah di bidang pendidikan dan sosial tetap berjalan, namun sektor ekonomi harus menjadi prioritas agar kemandirian tercapai. Penguatan koperasi sejalan dengan semangat awal para pendiri bangsa,” tegas Hamdan.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi pada hakikatnya merupakan gerakan, bukan sekadar bangunan fisik. Menurut dia, revolusi ekonomi hanya mungkin terjadi jika didorong oleh gerakan yang kuat.
Rocky mengatakan nilai-nilai dalam lima sila Pancasila bermuara pada prinsip koperasi.
“Jadi lima sila itu bertumpu pada satu DNA, yaitu koperasi,” kata Rocky.
Rocky juga menekankan pentingnya dukungan negara untuk memperkuat koperasi. Menurut dia, peran negara bukan mengambil alih koperasi, melainkan memberikan fondasi ideologi dan semangat.
“Bukan negara mengambil alih, melainkan negara memberikan fondasi ideologi dan semangat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Syarikat Islam yang telah mendirikan koperasi sejak 1913 harus mengawal dan memperkuat gerakan tersebut untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan kapitalisme.
