Generasi.co, JAKARTA – Irjen Ahrie Sonta Nasution dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setelah dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri itu mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH kepada Ahrie dalam sidang yang berlangsung di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir dalam konferensi pers.
Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela karena menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Berdasarkan hasil persidangan, pelanggaran tersebut dilakukan ketika Ahrie menjabat Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Isir mengatakan permohonan tersebut akan diperiksa oleh majelis sidang etik tingkat banding.
“Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah melakukan banding,” ujar Isir.
Sidang etik Ahrie berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Sejumlah saksi dihadirkan dalam pemeriksaan tersebut.
Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.
Kasus etik Ahrie berkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo yang juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Bareskrim sebelumnya menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026).
Penyidik kemudian menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka tambahan.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Penyidik juga menduga penyadapan menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, tokoh organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025–2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Isir mengatakan Polri akan melanjutkan pemeriksaan etik terhadap tersangka lainnya. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung paling lambat pekan depan dengan menghadirkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal.
“Setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata Isir.
