Generasi.co, YOGYAKARTA – Kepolisian menangkap 154 orang setelah unjuk rasa yang berujung ricuh di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sejumlah kawasan Kota Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) malam. Polisi menyita enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, serta satu bungkus gotri yang diduga digunakan sebagai amunisi ketapel.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan ratusan orang tersebut diamankan karena diduga terlibat dalam aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum. Mereka ditangkap di sejumlah titik mulai dari Kantor DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Total sampai pagi ini ada 154 orang,” kata Novita dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Novita memastikan personel kepolisian tidak memasuki area kampus UGM. Dia menyebut penangkapan di sekitar bundaran depan kampus dilakukan setelah penindakan di sejumlah lokasi lain.
“Tidak masuk kampus, jumlah yang diamankan di lokasi bundaran depan UGM menyusul,” ujarnya.
Seluruh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui peran masing-masing dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kericuhan bermula sekitar pukul 20.07 WIB ketika lebih dari 100 orang berkumpul di depan Kantor DPRD DIY. Massa kemudian menyerang gedung dengan menembakkan petasan, melempar bom molotov, dan batu ke area dalam kantor DPRD.
Sebelum kericuhan terjadi, unjuk rasa gabungan pada Selasa (10/11/2026) siang berlangsung tertib hingga waktu magrib.
Menghadapi serangan malam hari, kepolisian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pengendalian Huru-Hara (PHH) Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob. Petugas mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro.
Polisi juga menerjunkan 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) untuk mengamankan wilayah dan menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis.
Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas berhasil mendorong massa hingga kawasan Tugu Golong-gilig. Aparat kemudian membentuk barikade sambil melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kericuhan.
Namun, situasi belum sepenuhnya terkendali. Hingga pukul 22.37 WIB, sekitar 100 orang masih melemparkan petasan. Pada pukul 23.06 WIB, penyekatan terhadap kelompok massa dari arah timur Tugu Golong-gilig masih berlangsung.
Brimob kemudian menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Yogyakarta pada pukul 23.30 WIB. Kepolisian menyatakan situasi keamanan telah kembali kondusif.
“Penanganan (aksi) dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutur Novita.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau penanganan kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11/2026) dini hari. Keduanya tiba sekitar pukul 01.30 WIB bersama Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo.
Suyudi mengatakan kedatangannya bertujuan memeriksa langsung penanganan aparat di lapangan sekaligus memastikan pengungkapan pihak-pihak yang membawa benda berbahaya saat kericuhan.
“Seperti apa penanganan anggota di lapangan, kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya,” kata Suyudi.
Dia juga meminta kepolisian mendalami kemungkinan adanya kesengajaan untuk memicu perusakan dalam aksi yang berlangsung hingga malam hari.
“Nanti akan kita selidiki. Apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan perusakan-perusakan dan juga tujuan-tujuan yang lain. Pasti perlu pemeriksaan yang mendalam,” ujarnya.
Suyudi turut menyebut kepolisian akan menyelidiki kemungkinan keterkaitan kericuhan di Yogyakarta dengan peristiwa serupa di daerah lain.
Di tengah penanganan kericuhan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga membuka pendataan terhadap massa aksi yang belum kembali atau kehilangan kontak dengan keluarga. Hingga Rabu (11/11/2026) pukul 03.50 WIB, LBH mencatat 64 aduan melalui hotline.
Dari pendataan sementara tersebut, LBH menerima informasi mengenai dua korban luka di rumah sakit. Selain itu, sembilan massa aksi atau warga dilaporkan mendapat perawatan di rumah sakit untuk pertolongan pertama, tetapi identitas mereka belum diperoleh.
LBH Yogyakarta meminta masyarakat yang kehilangan kabar keluarga atau kerabat setelah mengikuti aksi 10 November menghubungi Tim Hukum Bara Adil melalui nomor 0895-1062-9630.
Demo Siang Hari Berlangsung Kondusif
Berbeda dengan kericuhan pada malam hari, unjuk rasa Aliansi Jogja Memanggil pada Selasa (10/11/2026) siang berlangsung kondusif. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bahkan menemui massa dan berdialog langsung di depan gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan, Yogyakarta.
Massa mulai berunjuk rasa sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memasang spanduk dan bendera di gerbang kantor gubernur serta bergantian menyampaikan aspirasi.
Sri Sultan kemudian mendatangi massa bersama Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga. Mereka berdialog sambil duduk lesehan di lokasi aksi.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan massa berkaitan dengan pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.
Perwakilan massa meminta pemerintah mencabut pengaturan gubernur terkait Jaga Warga dan larangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sri Sultan mengatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kebijakan Jaga Warga apabila dinilai menghambat demokratisasi.
“Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” ujar Sultan.
Terkait tudingan premanisme yang kerap dikaitkan dengan aksi demonstrasi, Sri Sultan mengaku tidak mengetahui pihak-pihak yang dimaksud. Dia menegaskan tidak boleh ada kekerasan.
“Kalau premanisme, misalnya, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Ya, preman itu siapa? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan,” katanya.
Mengenai tuntutan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), Sri Sultan menjelaskan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan.
Penetapan upah juga melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Setelah melalui negosiasi dengan pengusaha, faktor alfa yang semula disepakati sebesar 0,4 dapat ditingkatkan menjadi 0,8.
Meski demikian, pemerintah daerah masih mencermati ketentuan pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan pekerja.
Setelah berdialog dengan Sri Sultan, massa meninggalkan lokasi dan melanjutkan aksi ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
