Generasi.co, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan SMA.
Syahganda menilai tidak mungkin Prabowo memberikan saran tersebut karena putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran telah bersifat final. Dia merujuk pernyataan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai tidak adanya upaya hukum lanjutan.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11).
Menurut Syahganda, penjelasan Yusril mencerminkan pandangan hukum Prabowo terkait perkara tersebut. Dia juga menilai pernyataan Yusril merupakan gambaran pembahasan hukum yang telah dilakukan bersama Presiden.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” ujarnya.
Pernyataan Syahganda tersebut bertolak belakang dengan keterangan Gibran sebelumnya. Gibran mengaku mendapat saran Prabowo untuk tetap berjuang melalui PTUN dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujar Gibran.
Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal.
Yusril sebelumnya menjelaskan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran telah bersifat final. Menurut dia, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah kedua putusan tersebut.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Dia mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MA juga telah berkekuatan final sehingga tidak tersedia jalur hukum lanjutan.
Yusril menambahkan Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan MA karena bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Adapun pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril.
