Generasi.co, JAKARTA – Kementerian Koperasi menargetkan verifikasi dan validasi (verval) terhadap 17.280 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) rampung paling lambat 18 September 2026.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan percepatan tahap pertama dilakukan pada September. Secara keseluruhan, proses verval KDKMP berlangsung sejak Agustus hingga Desember 2026.
“Pelaksanaan verval agar bisa diakselerasi untuk bisa, Insya Allah, paling lambat 18 September 2026 kurang lebih bisa selesai,” kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan data Kementerian Koperasi per 8 September 2026, sebanyak 17.280 KDKMP telah siap menjalani verifikasi dan validasi berdasarkan tiga surat dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.061 titik pada batch pertama, 5.188 titik pada surat kedua, dan 11.031 titik pada surat ketiga.
Setelah verval tahap pertama rampung, hasilnya akan direview Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Diharapkan Jumat kurang lebih 18 September 2026, verifikasi validasi tahap pertama sebanyak 17.284 jumlah KDKMP yang telah selesai 100% bisa dilakukan. Kemudian nanti setelah itu akan direview oleh BPKP dan APIP,” katanya.
Kementerian Koperasi mencatat baru 5.404 dari 17.280 KDKMP yang berada di wilayah dengan Surat Keputusan (SK) Tim Verfal. Sebanyak 11.876 KDKMP lainnya berada di wilayah yang belum memiliki SK Tim Verfal.
Hingga kini, 191 kabupaten/kota telah memiliki SK Tim Verfal. Sementara 323 kabupaten/kota belum memiliki atau belum mengunggah SK tersebut.
Ferry meminta pemerintah daerah yang belum memiliki SK segera menerbitkan dan mengunggah dokumen tersebut agar pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan dapat dipercepat.
“Kami memohon dalam kesempatan ini daerah yang belum memiliki SK agar segera menerbitkan dan mengunggahnya untuk mempercepat pelaksanaan verfal,” ujarnya.
Percepatan verval dilakukan melalui konsolidasi dan pemetaan data, uji petik, rapat koordinasi batch pertama dan kedua, fasilitasi pemerintah provinsi, serta pengoperasian Project Management Office (PMO) di tingkat pusat dan daerah.
Kementerian Koperasi juga mencatat 13 korwil telah ditetapkan sebagai jalur pelaksanaan verval melalui SK Satgas Verfal. Penugasan koordinator wilayah dilakukan di empat provinsi prioritas untuk membantu mempercepat kesiapan pelaksanaan.
Hasil verval selanjutnya diunggah ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SimkopDes) untuk menjalani proses review. Setelah verval selesai dan manajer ditempatkan, KDKMP ditargetkan dapat segera memasuki tahap operasional.
