Generasi.co, Jakarta – Menteri Koperasi RI Ferry Joko Juliantono mendorong perombakan struktur ekonomi perdesaan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ia menilai warga desa selama puluhan tahun lebih banyak ditempatkan sebagai penerima manfaat daripada pelaku ekonomi.
Ferry mengatakan pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto ingin mengubah paradigma tersebut melalui Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, koperasi desa diarahkan untuk menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi produktif sekaligus membantu mencegah warga terjerat pinjaman online (pinjol).
“Kesenjangan kota dan desa saat ini sudah seperti bumi dan langit. Selama 30 tahun desa hanya dijadikan penerima manfaat atau objek ekonomi. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, kita ubah total paradigma ini dengan menjadikan warga desa sebagai pelaku ekonomi produktif melalui Koperasi Desa,” ujar Ferry dalam kegiatan Muktamar V Wahdah Islamiyah di Aula Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (22/8/2026).
Ferry juga menyoroti rantai pasok ekonomi desa yang dinilainya berkaitan dengan persoalan gizi buruk dan malnutrisi anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ia mencontohkan kondisi Yahukimo yang menurutnya masih memiliki kasus busung lapar karena belum terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ferry mengatakan wilayah dengan angka malnutrisi tinggi perlu menjadi prioritas dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jika Wahdah Islamiyah siap membangun SPPG di daerah 3T, Kementerian Koperasi siap memberikan dukungan penuh,” kata Ferry.
Ia juga mengatakan kebutuhan pokok bersubsidi seperti minyak goreng dan beras akan disalurkan melalui Koperasi Desa. Menurut Ferry, mekanisme tersebut ditujukan untuk mencegah penimbunan dan menjaga harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Untuk memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih, Ferry mengajak organisasi kemasyarakatan keagamaan terlibat dalam rantai produksi kebutuhan harian.
“Kami memprioritaskan pasokan barang pokok dari produk UMKM lokal. Jika Wahdah Islamiyah memiliki unit produksi sabun, kecap, sambal, hingga minyak goreng, kita bisa langsung sinergikan untuk mensuplai Koperasi Desa di berbagai wilayah,” ujarnya.
Ferry juga membuka ruang kerja sama dengan Wahdah Islamiyah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui struktur Kementerian Koperasi.
“Kementerian Koperasi memiliki badan serta deputi khusus yang membidangi pemberdayaan wanita. Kami siap menggelar sesi diskusi khusus untuk mematangkan gagasan pendorongan Koperasi Muslimah bersama pengurus Wahdah Islamiyah,” pungkas Ferry.
