Jakarta, Generasi.co — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia akan kembali mengirimkan ratusan personel TNI untuk bergabung dalam Misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Sebanyak 780 prajurit dijadwalkan bertolak ke wilayah konflik tersebut pada akhir Mei ini.
Pernyataan ini disampaikan Sugiono di tengah situasi keamanan Lebanon Selatan yang kian mencekam menyusul gugurnya empat prajurit TNI dalam kurun waktu satu bulan terakhir akibat serangan di area konflik.
Rotasi Pasukan di Tengah Kecamuk Perang
Penugasan ini merupakan bagian dari rotasi rutin untuk menggantikan personel yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Sugiono memastikan bahwa jadwal keberangkatan telah ditetapkan secara presisi.
“Tanggal 22 (Mei 2026) rencananya. (Sebanyak) 780 orang (prajurit TNI berangkat ke UNIFIL),” ujar Sugiono usai pertemuan bilateral dengan delegasi Singapura di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Keselamatan Pasukan Jadi Harga Mati
Meski tetap mengirimkan pasukan sebagai pemenuhan mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa keselamatan personel tetap menjadi prioritas tertinggi yang tidak dapat ditawar.
Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menekankan beberapa poin krusial terkait pengiriman kali ini:
- Kesiapan Matang: Personel yang dikirim telah melalui pembekalan teknis dan mental yang lebih intensif mengingat eskalasi konflik Israel-Hizbullah.
- Keamanan Non-Negosiasi: Indonesia menuntut jaminan keamanan maksimal dari PBB bagi setiap “Blue Helmets” yang bertugas di lapangan.
- Mandat Konstitusi: Pengiriman tetap berjalan sebagai bentuk tanggung jawab moral Indonesia di kancah internasional.
Duka Mendalam dan Desakan Investigasi PBB
Pengiriman 780 prajurit ini dibayangi duka mendalam atas gugurnya empat anggota TNI di Lebanon sejak akhir Maret 2026. Nama-nama prajurit yang gugur dalam tugas tersebut antara lain:
- Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon (Gugur 29 Maret)
- Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar (Gugur 30 Maret)
- Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan (Gugur 30 Maret)
- Kopral Rico Pramudia (Gugur 24 April akibat hantaman proyektil di Pos UNIFIL)
Pemerintah Indonesia melalui Wakil Tetap RI di New York terus mendesak PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas serangan-serangan tersebut. Indonesia menuntut akuntabilitas penuh jika terbukti terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional oleh pihak-pihak yang bertikai.
“Preliminary investigation sudah selesai, proses masih berjalan; kita ingin memastikan hasilnya nanti akan ada,” tegas Yvonne.
